Akses untuk mekanisme verifikasi kerugian korban terlihat terjal dan tanpa akhir, terutama jika jumlah korbannya banyak sehingga akumulasi kerugian yang diderita sangat masif. Padahal, pengaturan mengenai restitusi dinilai semakin progresif. Sebagai wakil negara dan korban, jaksa bertugas menyusun tuntutan yang dapat menampung aspirasi korban, termasuk kekhawatiran mereka terhadap pelaksanaan ganti kerugian.
Wakil Jaksa Agung, Prof. Asep Nana Mulyana, mengakui bahwa peran jaksa dalam menampung aspirasi tersebut semakin terakomodasi seiring berjalannya waktu. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diberlakukan, terdapat pemisahan antara ganti kerugian secara keperdataan dan ganti rugi korban tindak pidana, sehingga prosesnya berjalan secara terpisah.
Aparat penegak hukum berfokus pada proses pemidanaan pelaku terlebih dahulu. Apabila terdapat korban dari tindak pidana tersebut, korban baru diberikan uang ganti kerugian. Namun, sejak UU 8/1981 diberlakukan, para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi saat persidangan tindak pidana berlangsung. Pengaturan tentang ganti rugi korban semakin berkembang setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberlakukan.
Baca Juga:
- Puluhan Korban Perkara DNA Pro Ajukan Permohonan Restitusi
- Penolakan Permohonan Restitusi dan Tantangannya di Peradilan Pidana
Peraturan tersebut mengatur ganti rugi korban secara lebih progresif, terutama melalui ketentuan mengenai restitusi yang kemudian dapat dicantumkan ke dalam tuntutan jaksa. “Restitusi bukan hanya sebagai elemen aksesoris atau pelengkap, melainkan menjadi sanksi pidana,” ujar Asep pada Selasa (20/10).
Pengaturan mengenai restitusi kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan restitusi sebagai salah satu bentuk sanksi pidana tambahan. Hal ini dimungkinkan karena KUHAP baru menerapkan sistem dua jalur (double track system).
Sayangnya, masih terdapat berbagai kendala di lapangan dalam upaya perlindungan korban, terutama saat eksekusi putusan pengadilan. Asep menilai ada dua penyebab utama mengapa penanganan perkara dan ganti rugi terhadap korban, terutama yang berjumlah banyak, berjalan berlarut-larut.
