Suara senada datang dari pengusaha. Menurut Purnomo Narmiadi, sidang PHI yang mengikuti hukum acara perdata membuat proses berperkara menjadi lama. Seorang pengusaha harus bolak balik hingga 10 kali ke pengadilan untuk mengurus perkaranya, belum termasuk yang ditunda. Belum lagi perkara sampai ke Mahkamah Agung. Waktu penyelesaian perkara sangat lama, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi itu.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PHI memang sudah memberikan batas waktu kepada hakim untuk memutus perkara. Tetapi kenyataannya, batas waktu tersebut sering terlewati. Kalaupun bukan oleh hakim, berkas perkara berlarut-larut dalam proses registrasi dan administrasi, khususnya di Mahkamah Agung.
Fauzan, hakim ad hoc PHI tingkat kasasi tidak menampik berlarut-larutnya perkara PHI di pengadilan. Ia menengarai para pihak yang terlibat menangani perkara telah terkungkung oleh sistem baku hukum acara perdata. Seyogianya, peradilan perburuhan bisa menerapkan sistem yang lebih sederhana, semacam small claim court.
Toh, bukan berarti setiap perkara PHI bisa sampai ke Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sebenarnya mewadahi penyelesaian melalui mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Syaratnya, para pihak harus punya iktikad baik menyelesaikan kasus, dan punya formula penyelesaian. Fauzan sepakat terhadap gagasan membuat hukum acara PHI tersendiri, yang lebih membuat win-win solution bagi buruh dan pengusaha. Perlu hukum acara tersendiri, ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Machmud, Kaspo dan Fauzan sepaham tentang pentingnya merevisi Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial. Tentu saja, pengaturan hukum acara menjadi salah satu agenda penting.