Hakan menambahkan, survei UNDP pernah berkesimpulan bahwa dengan keterbatasan pemahaman hukum, 56 persen masyakarat Indonesia tidak dapat menunjukan sebuah contoh dari hak yang mereka bisa punyai secara sah. Selain itu, dengan kurangnya pengetahuan akses terhadap bantuan hukum dan pengadilan yang mereka bisa dapatkan, masyarakat miskin tidak dapat memperjuangkan hak mereka dan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Bagaimana bisa mengakses keadilan, kalau mereka kurang informasi. Masalah dana juga menjadi hambatan bagi mereka, tambah Hakan.
Khusus untuk Aceh, kata dia, UNDP akan mendorong upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk ikut membenahi penegakan hukum terutama di sektor pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang sekarang dijalankan oleh Gubernur Aceh.
Jika kedua proyek itu benar-benar terlaksana, maka tentu saja keadilan bagi kaum miskin dapat tercapai. Namun, sayangnya, kata Diani, belum semua daerah di Indonesia bisa menikmati proyek yang dilaksanakan mulai tahun ini hingga 2009 itu.
Tercatat, hanya ada 5 lokasi yang menjadi pilot project dari LEAD Project, yakni Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Kalimantan Barat. Sedangkan AJP, hanya diterapkan di daerah Nanggroe Aceh Darussalam saja. Kita mengutamakan daerah konflik lebih dulu, setelah itu kita rambah daerah tidak konflik, katanya.
Diani menambahkan kedua proyek ini akan memberikan sumbangan kepada pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan strategis nasional (national strategic policy) ke depan. Nantinya, kata dia, hasil dari proyek itu akan dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014.
Proyek access to justice ini juga disambut positif oleh pengacara kondang Adnan Buyung Nasution. Menurut pengacara senior ini, selama ini tidak ada jaminan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya terutama dalam hal keadilan. Namun sekarang, sambungnya, pemerintah bersama masyakat sipil sudah mulai sadar untuk membangun sesuatu program yang strategis untuk keadilan. Bagi saya ini merupakan kemajuan besar baik secara kesadaran maupun orientasi pemerintah sudah benar. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut, ujarnya.
Harus ada Reformasi Birokrasi
Sementara itu, Gubernur NAD Irwandi Yusuf menegaskan, access to justice tidak akan terwujud bila tidak ada pembenahan di sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Kalau itu belum dibenahi, maka tidak akan jalan, cetus mantan intelijen Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini.
Irwandi mengatakan, jika dalam perjalanannya proyek itu menemukan penyimpangan-penyimpangan hukum di negeri Serambi Mekah tersebut, maka pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum yang berkompeten. Nantinya data itu dilaporkan saya, setelah itu saya akan meneruskannya ke Bawasda, KPK ataupun BPKP, termasuk ke polisi, imbuhnya.
