Pada tanggal 3 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan No. 100/PUU-XXII/2024 yang pada intinya telah menghapus kata “dianggap” dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999).
Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 tersebut sekarang secara lengkapnya berbunyi demikian:
“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”
Kata “dianggap” dihapus oleh MK karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Artikel ini akan membahas mengenai dampak putusan MK tersebut dengan melihat keadaan sebelum dan sesudah putusan MK tersebut. Khususnya terkait definisi putusan arbitrase internasional, perbedaan putusan arbitrase internasional asing dan non-domestik, serta ketidakpastian hukum yang timbul. Kemudian diperbaiki oleh Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024. Artikel ini akan ditutup mengenai pemikiran mengenai revisi atas UU 30/1999.
Baca Juga:
MK Pertegas Konsep Teritorial dalam Putusan Arbitrase Internasional
Arbitrase di Indonesia, Antara Aturan dan Praktik
Pengertian Putusan Arbitrase Internasional dan Ketiadaan Pengaturan Putusan Arbitrase Internasional Non-Domestik
Dari Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 tersebut baik sebelum maupun sesudah Putusan MK 100/2024 didapatkan dua pengertian mengenai apa itu putusan arbitrase internasional. Pertama, suatu putusan arbitrase akan dianggap internasional apabila dijatuhkan di luar wilayah Indonesia. Kedua, suatu putusan arbitrase juga bisa dianggap sebagai putusan arbitrase internasional apabila ditentukan sebagai putusan arbitrase internasional oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, mungkin saja ada putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia, namun dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Untuk itu, artikel Klinik Hukumonline berjudul “Kedudukan Putusan Arbitrase dan Internasional” ini penting untuk dikoreksi!
Dalam literatur hukum arbitrase pengertian pertama ini yaitu putusan yang dijatuhkan di luar negara tempat pengakuan dan pelaksanaan akan dilakukan, dikenal sebagai putusan arbitrase asing atau foreign award. Pengertian kedua yaitu putusan internasional yang tidak dianggap sebagai putusan domestik atau nasional, dikenal sebagai putusan non-domestik atau non-domestic award. Dalam Putusan MK 100/2024, Mahkamah menyebutkan pengertian yang pertama sebagai asas teritorial dan yang kedua sebagai asas nasionalitas.
Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 tersebut dapat kita lihat asal-usulnya dari Pasal I angka 1 1958 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards (“NY Convention”) yaitu:
