Nurul mengingatkan Pasal 157A UU 6/2023 mengatur selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial pengusaha dan buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada buruh yang menjalani proses PHK dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima buruh.
“Hal ini ikut mempengaruhi penghitungan pesangon. Jadi poinnya masa kerja yang menjadi dasar penghitungan penting dalam proses PHK,” ujarnya.
Sementara Associate IABF, Muhammad Thareq Arraisy, menjelaskan amar putusan MK poin kesembilan yang menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 UU 6/2023 yang menyatakan ‘Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’.
Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua’.
Thareq berpendapat amar putusan tersebut memunculkan multi tafsir soal standar kebutuhan hidup layak. Ketentuan itu berdampak terhadap penetapan upah minimum yang ditetapkan setiap November tahun berjalan.
“Ketentuan ini menjadi rujukan pemerintah dalam menetapkan upah minimum,” paparnya.
Managing Partner IABF, Ivan Baely, menilai amar putusan MK poin kesembilan ini patut diperhatikan. Pasalnya mencakup penghasilan yang termasuk jumlah penerimaan atau pendapatan buruh dari hasil pekerjaannya. Jumlah pendapatan itu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja secara wajar.
Maka seluruh komponen yang disebut dalam putusan itu baik makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua harus tercakup dalam penghasilan yang diterima buruh. Ivan menila putusan MK yang berdampak terhadap standar penghasilan buruh itu akan berpotensi menimbulkan masalah.
“Kalau kebutuhan primer saja itu bisa dipahami, tapi ini ada ‘rekreasi’ kan setiap orang pasti kebutuhannya berbeda. Ini catatan yang harus diperhatikan karena putusan MK ini menyatakan jumlah penerimaan atau pendapatan buruh,” imbuhnya.
















