Serikat Buruh Dorong Penyelesaian Regulasi Lindungi Pekerja Berstatus Kemitraan
Utama

Serikat Buruh Dorong Penyelesaian Regulasi Lindungi Pekerja Berstatus Kemitraan

Pekerja berstatus kemitraan dan informal wajib ikut program jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain jaminan sosial, perlindungan lainnya untuk pekerja kemitraan seperti perlindungan upah, THR, jam kerja dan lainnya.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar. Foto: Tangkapan layar youtube
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar. Foto: Tangkapan layar youtube

Dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan dan jajarannya beberapa waktu lalu Komisi IX DPR mendorong diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Kemitraan. Regulasi itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dengan status kemitraan. Kalangan serikat pekerja/buruh, menyambut baik hal tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, berpendapat perlindungan bagi pekerja berstatus kemitraan itu penting untuk segera ditindaklanjuti Kementerian Ketenagakerjaan.  Maklum, hingga kini pekerja dengan status kemitraan belum terlindungi secara optimal dalam menjalankan pekerjaanya.

“Lebih dari itu, pekerja di luar hubungan kerja secara umum seperti pekerja informal dan pekerja kemitraan memang masih belum masuk pemantauan Kementerian Ketenagakerjaan untuk dilindungi,” kata Timboel dikonfirmasi, Rabu (19/6/2024).

Menurut Timboel Pasal 1 angka 31 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, “Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat”. Ketentuan itu sangat jelas memandatkan kesejahteraan pekerja/buruh juga ditujukan bagi pekerja di luar hubungan kerja seperti pekerja berstatus kemitraan dan informal.

Baca juga:

Selain itu, Timboel mengingatkan perlindungan bagi pekerja kemitraan dan informal sudah diatur. Antara lain melalui program jaminan sosial yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Perlindungan itu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diperkuat melalui Perpres No.109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial dan Permenaker No.5 Tahun 2021. Tapi selama ini, beragam aturan itu belum serius dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga jumlah peserta JKK dan JKM dari sektor pekerja kemitraan dan informal sangat rendah.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait