“Majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan SK Menkumham tentang kepengurusan DPP Partai Golkar Agung Laksono, sehingga secara hukum kepengurusan DPP Golkar yang sah adalah DPP dengan Ketum Aburizal Bakrie dan Waketum Agung Laksono dan Sekjen Idrus Marham,” kata Andi M Asrun melalui pesan singkatnya, Senin (18/5).
Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor ini menganggap Putusan PTUN Jakarta ini bisa jadi bahan masukan bagi Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Andi menduga Yasonna membuat kesalahan dalam kasus penerbitan SK DPP PPP.
Sebelumnya, Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan pengurus DPP Partai Golkar Munas Bali di bawah pimpinan Aburizal Bakrie (Ical). Majelis hakim yang diketuai Teguh Satya Bhakti membatalkan SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar Munas Ancol sekaligus meminta Menkumham mencabut SK tersebut.
















