Putusan PTUN Buka Peluang Golkar Rekonsiliasi
Aktual

Putusan PTUN Buka Peluang Golkar Rekonsiliasi

Hukumonline News
Hukumonline News
ASH
Bacaan 2 Menit
Putusan PTUN Buka Peluang Golkar Rekonsiliasi
Hukumonline
Ketua Forum Pengacara Konstitusi Andi M Asrun menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pengurus DPP hasil Munas Bali. Dia menilai putusan itu justru akan membuka peluang rekonsiliasi antara kubu Ical dengan kubu Agung Laksono sebagai pengurus DPP hasil Munas Ancol Jakarta.

“Majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan SK Menkumham tentang kepengurusan DPP Partai Golkar Agung Laksono, sehingga secara hukum kepengurusan DPP Golkar yang sah adalah DPP dengan Ketum Aburizal Bakrie dan Waketum Agung Laksono dan Sekjen Idrus Marham,” kata Andi M Asrun melalui pesan singkatnya, Senin (18/5).

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor ini menganggap Putusan PTUN Jakarta ini bisa jadi bahan masukan bagi Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Andi menduga Yasonna membuat kesalahan dalam kasus penerbitan SK DPP PPP.

Sebelumnya, Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan pengurus DPP Partai  Golkar Munas Bali di bawah pimpinan Aburizal Bakrie (Ical). Majelis hakim yang diketuai Teguh Satya Bhakti membatalkan SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART serta  Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar Munas Ancol sekaligus meminta Menkumham mencabut SK tersebut.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info