Saat itu, belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur barang haram tersebut. Padahal, penggunaan terhadap barang haram itu dapat berakibat fatal terhadap kesehatan. Misalnya, hilangnya kesadaran normal terhadap pengguna barang tersebut.
Meski belum adanya regulasi yang mengatur pil extacy, toh sejumlah ahli kesehatan dan pidana berpendapat efek pil extacy dapat dikategorikan merusak kesehatan. Akibatnya, kata Benny, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Zarima kala itu mengganjar hukuman berat sang ratu extacy.
Anggota Komisi III Nudirman Munir mengamini pendapat Anang dan Benny. Ia berpendapat, penerapan yurisprudensi terhadap sebuah perkara menjadi hal yang sah menurut hukum.
Namun lebih baik, kata Nudirman UU Narkotika direvisi agar adanya kepastian hukum dalam penanganan kasus narkotika. “Saya dukung karena ada putusan Zarima. BNN bisa masuk melalui putusan itu,” imbuh politisi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi III dari F-PKS, Buchori menambahkan penerapan putusan Zarima oleh BNN pada Raffi merupakan mahzabhukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo. Ia berpendapat, penegakan hukum bukan semata menjalankan undang-undang. Tetapi lebih pada proses keadilan.
Ia menilai penerapan putusan Zarima menjadi relevan ketika belum adanya regulasi yang mengatur tentang zat Methylone. Apalagi, penegakan hukum terhadap upaya yang merusak moral generasi muda secara masif tak bisa ditolelir. “Saya kira sah-sah saja BNN menggunakan metodologi hukum progresif,” katanya.
















