Salah satu kasus dimana hukuman diperberat Mahkamah Agung adalah dalam perkara No. 708K/Pid.Sus/2009. Semula, Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kepulauan Riau hanya menghukum terdakwa HA bin AS satu tahun penjara dan denda Rp120 juta. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut. Tetapi Mahkamah Agung menyatakan hukuman minimal untuk tindak pidana perdagangan orang adalah tiga tahun sesuai tuntutan jaksa. Majelis hakim HM Imron Anwari, Zaharuddin Utama, dan Timor P Manurung menjatuhkan hukuman tiga tahun plus denda Rp120 juta.
Contoh lain adalah kasus perdagangan orang yang ditangani PN Bengkulu. Terdakwa Sus binti Sar terbukti merekrut orang untuk dijadikan PSK. Jaksa menuntut terdakwa dihukum tujuh tahun. Pengadilan tingkat pertama menghukum terdakwa tiga tahun, dan kemudian dinaikkan menjadi 3,5 tahun di tingkat banding ditambah denda Rp150 juta. Salman Luthan menjadi hakim anggota dalam perkara ini mendampingi hakim agung lain Imam Haryadi dan Mansyur Kertayasa. Majelis sependapat dengan jaksa bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban sehingga terdakwa layak dihukum berat. Terdakwa akhirnya dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider dua bulan kurungan.
Pada 2009 silam, PN Tangerang pernah membebaskan terdakwa GP alias II alias Ociv. Hakim mengatakan terdakwa tidak terbukti memperdagangkan bayi. Jaksa mengajukan kasasi karena menganggap hakim tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis hakim agung dipimpin Rehngena Purba, HM Taufiq, dan Djafni Djamal menyatakan terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Vonis yang dibacakan pada 2 Februari 2011 lalu menyatakan terdakwa dihukum enam tahun penjara dan denda Rp120 juta.
Namun tak semua terdakwa perdagangan orang masuk bui. Putusan Mahkamah Agung No 2561 K/Pid.Sus/2009 justru menyatakan kasasi JPU tidak dapat diterima karena jaksa tak dapat membuktikan bahwa putusan judex factie adalah bebas murni. Putusan itu dijatuhkan pada April 2011 oleh majelis hakim dipimpin Moegihardjo (almarhum), Takdir Rahmadi, dan Suwardi.
Dalam perkara lain, PN Kisaran, Sumatera Utara, pernah menjatuhkan vonis bebas kepada seorang perempuan yang didakwa melakukan perdagangan anak. Majelis hakim agung pada 17 Maret 2011 lalu juga menyatakan kasasi dari jaksa tidak dapat diterima.
Meskipun pengadilan menjatuhkan vonis berat kepada para pelaku, Ahmad Sofian berharap korban juga tak dilupakan. Apalagi jika korban adalah korban perdagangan anak untuk tujuan seks komersial. Perhatian dan penanganan terhadap korban sangat perlu. “Karena intervensi pada anak sangat berbeda dengan intervensi pada orang dewasa,” ujarnya.
