Jumat siang (8/5), lobi ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat mulai dipadati peserta Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Rakernas Peradi-SAI 2026). Ada yang langsung menuju meja registrasi, ada pula yang sejenak berhenti untuk menyapa sesama rekan advokat. Percakapan-percakapan ringan pun terdengar di banyak sudut. Maklum, kendati diadakan di Jakarta, sebagian dari mereka menempuh perjalanan panjang dari sejumlah kota Indonesia.
Mengangkat tema ’Menjadi Advokat dengan Spesialisasi Kompetensi yang Profesional dan Berintegritas di Era Modern’, Rakernas Peradi-SAI 2026 yang berlangsung hingga 10 Mei 2026 ini memang memuat agenda padat. Setidaknya, pada hari pertama saja, ada tiga seminar hukum yang diselenggarakan, menyusul agenda pembukaan, dan halalbihalal. Namun, meski padat, sejak awal suasana Rakernas Peradi-SAI 2026 tidak seluruhnya diatur begitu formal.
Seminar Kamar Pidana menjadi salah satu forum yang cukup ramai diikuti peserta. Tema yang diangkat menarik, yaitu 'Transformasi Hukum Acara Pidana Indonesia: Implementasi Restorative Justice, Plea Bargaining, dan Deferred Prosecution Agreement dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Nasional’. Seminar ini menghadirkan narasumber Guru Besar FH UI, Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.; Koordinator Direktorat C Jampidum RI, Jurist Precisely S.H., M.H.; Ketua Kamar Pidana MA RI, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.; Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Pol. Burkan Rudy Satria, S.I.K.; dan dimoderatori oleh Rendy A. Kailimang, S.H., M.H.
Pembahasan restorative justice, plea bargaining, hingga deferred prosecution agreement menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia sedang bergerak menuju pendekatan yang berbeda. Perubahan ini menuntut strategi pendampingan hukum dan etika advokat dalam proses negosiasi perkara pada sistem hukum acara yang baru; juga mitigasi risiko penyalahgunaan wewenang dalam diskresi penuntutan dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.
Di ruang lain, Seminar Kamar Hukum Kepailitan dan Restrukturisasi berlangsung dengan suasana yang tidak kalah intens. Tema ’Restrukturisasi Lintas Batas: Menilai Kesiapan Sistem Hukum Indonesia dalam Kerangka Insolvensi Global’ memotret tantangan yang sering kali dihadapi dunia usaha di Indonesia. Terdapat empat narasumber yang hadir, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.; Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.; Direktur Perdata Kementerian Hukum RI Henry Sulaiman, S.H., M.E.; serta Praktisi sekaligus Advokat Senior William Eduard Daniel Setyonegoro, S.E., S.H., LL.M., MBL. Seminar dimoderatori Alfin Sulaiman, S.H., M.H.
Perkembangan cross-border restructuring and insolvency dalam praktik internasional sendiri sudah jadi hal yang sangat dekat. Sedangkan, sistem hukum nasional masih terus menyesuaikan diri menghadapi arus globalisasi. Di tengah banyaknya tantangan yurisdiksi dan koordinasi pengadilan dalam proses restrukturisasi lintas batas, advokat juga harus mampu memetakan prospek reformasi hukum kepailitan Indonesia untuk mengakomodasi cross-border insolvency framework.
Sementara itu, Seminar Kamar Hukum Korporasi dan Investasi membahas isu yang belakangan menjadi perhatian besar pelaku usaha maupun pemerintah. Tema ’Tata Kelola Investasi di Indonesia: Tantangan Regulasi dan Peran Danantara sebagai Katalis’ menyoroti kepastian hukum, iklim investasi, dan perubahan regulasi. Topik investasi lantas tampak menarik perhatian banyak peserta, terutama advokat yang bergerak di sektor korporasi dan bisnis. Seminar ini banyak membahas praktik tata kelola investasi di Indonesia; tantangan regulasi dan kepastian hukum investasi (khususnya disharmoni peraturan, tumpang tindih kewenangan, serta inkonsistensi implementasi); kesenjangan kerangka hukum dan implementasi dalam ekosistem investasi di Indonesia; serta peran Danantara sebagai katalis dalam tata kelola investasi.
















