Kritikan publik terhadap proyek pengadaan gorden Rumah Jabatan Anggota (RJA) di bilangan Kalibata dengan nilai Rp43,5 miliar direspons positif sejumlah anggota DPR. Anggota dewan belakangan ramai-ramai mendorong agar proyek pengadaan gorden DPR tersebut dapat segera dibatalkan. Kendatipun proses tender telah dilakukan secara transparan, namun besaran angka pengadaan gorden mencapai puluhan miliar melukai masyarakat di tengah perekonomian nasional yang belum pulih.
“Batalkan, batalkan proyek gorden senilai Rp43,5 miliar,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah melalui keterangannya, Kamis (12/5/2022).
Sebagai orang nomor satu di Banggar DPR, Said paham betul proses dan prosedur tender yang berlangsung. Menurutnya, dari proses transparansi dan prosedur yang telah dilewati telah terpenuhi. Namun, bukan soal transparansi dan proses tender itu, tapi besaran anggarannya yang seolah “melukai” hati masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi yang belum stabil.
Baca Juga:
- Perlu Audit Proses Tender Gorden DPR Demi Kepastian Hukum
- KPK Soroti Nilai Anggaran “Jumbo” Gorden DPR
Bagi Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu membatalkan pengadaan gorden menjadi jalan terbaik. Apalagi, sebagai orang yang mengurusi dan bertanggung jawab dalam penganggaran pengadaan sarana dan prasarana di DPR. Anggota Komisi XI DPR itu memperkirakan setiap anggota dewan bila dimintakan pandangannya soal pengadaan gorden bakal menilai memalukan pengadaan gorden tersebut.
“Sebagai Ketua Banggar besarannya pasti tahu dan saya ikut bertanggung jawab, kemudian proses satuan tiga di kesetjenan dan BURT,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menilai membatalkan pengadaan gorden RJA DPR senilai Rp43,5 miliar menjadi keputusan yang tepat. Kemudian anggarannya pun dapat dialihkan yang peruntukannya untuk kegiatan yang jauh lebih penting. Baginya, pengadaan tender gorden hanya merugikan marwah DPR.