Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panitia Kerja (Panja) telah menuntaskan proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Seluruh fraksi menyetujui secara bulat hasil harmonisasi ini untuk dibawa dalam rapat paripurna terdekat.
Wakil Ketua Baleg, Martin Manurung, mengatakan baleg telah membahas secara intensif dan mendalam dalam rapat pleno Selasa (30/9/2025) kemarin yang dilanjutkan rapat Panja Rabu (1/10/2025). Dia menguraikan beberapa hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan di panja pengharmonisasian.
Pertama, penyempurnaan norma dalam RUU tentang P2SK sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No.85/PUU-XXII/2024 terkait penegasan independensi lembaga penjamin simpanan (LPS) dalam UU P2SK (Pasal 2 RUU). Serta Putusan MK No.59/PUU-XXI/2023mengenai penegasan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak bersifat tunggal.
Kedua, penyempurnaan landasan filosofis dan sosiologis dalam ketentuan menimbang, sehingga menimbang huruf a menyebutkan, “Bahwa negara perlu mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagai ikhtiar dalam menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana amanat Pancasila dan UUD RI Tahun 1945”.
Baca juga:
- Komisi XI DPR Sodorkan 16 Materi Perubahan UU P2SK
- Program Penjaminan Polis Asuransi Diangggap 'Nyaris Tak Berguna', Pakar Sodorkan 3 Solusi untuk RUU P2SK
- DPR Targetkan Revisi UU P2SK Tuntas Tahun 2025
Ketentuan menimbang huruf b menyebutkan, “Bahwa dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan secara optimal, diperlukan penataan kelembagaan otoritas pengatur dan pengawas di sektor keuangan dan lembaga pengawas pada masing-masing otoritas yang diberi kewenangan oleh UU. Serta perbaikan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.
Ketiga, memperbaiki tata urutan letak penulisan UU dalam dasar hukum mengingat. Keempat, menyempurnakan teknis penyusunan RUU P2SK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
