Analisis sosial yang dilakukan seorang paralegal tentu tetap merujuk pada aturan yang ada. Karena itu, meskipun bukan seorang sarjana hukum, seorang paralegal perlu memahami konsep dasar hukum di Indonesia. Mulai dari konstitusi hingga peraturan yang lebih spesifik. Terutama yang paling dibutuhkan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang problem yang sering mendera masyarakat. Katakanlah masalah lingkungan, hak atas kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan anak, konsumen, dan hak-hak individu ketika berhadapan dengan polisi dan jaksa. Buku ini mencoba memuat materi terkait yang perlu dikuasai paralegal.
Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal bukanlah referensi pertama yang bercorak handbook. Sebelumnya, YLBHI dan PSHK sudah menerbitkan Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (cet-1, 2006). Buku terakhir ini lebih dimaksudkan sebagai panduan bagi masyarakat pencari keadilan. Meski berbeda sasaran, bisa dikatakan kedua buku ini saling melengkapi. Jika Panduan Bantuan Hukum di Indonesia sudah cetak ulang dan beradar di toko-toko buku, lain halnya dengan Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal. Selain karena baru terbit dan dicetak terbatas, para penyusun buk ini tampaknya masih memiliki pekerjaan rumah yang tak kalah penting: editing ulang kesalahan-kesalahan klerikal yang terasa menganggu.
Toh, buku ini tetap layak dibaca. Paling tidak, Anda bisa memahami apa sih sebenarnya paralegal.
