Rapat kerja gabungan antara Komisi III DPR, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung ternyata tidak cukup satu hari. Dimulai Rabu (18/11), dan sempat disela rapat kabinet, rapat kerja baru berhasil diakhiri Kamis malam (19/11). Hasilnya adalah beberapa kesimpulan yang dirumuskan oleh Komisi III.
Membacakan salah satu bunyi rekomendasi, Ketua Komisi III Benny K Harman mendesak Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga institusi juga diminta untuk melakukan evaluasi dan monitoring program pemberantasan tindak pidana korupsi secara periodik.
Yang menarik, ketiga institusi penegak hukum itu sepakat untuk tidak saling menyadap. Kapolri Bambang Hendarso Danuri bahkan mengusulkan agar penggunaan kewenangan penyadapan dirumuskan dalam peraturan bersama yang juga akan disinergikan dengan Departemen Komunikasi dan Informatika.
“Kami bertiga setuju untuk merumuskan tidak akan saling menyadap antar lembaga. Jadi semua bisa menggunakan HP nya lagi tanpa ada keraguan tanpa takut disadap,” dia menambahkan.
Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mendukung gagasan Kapolri. Bersama Polri dan Kejaksaan, KPK siap bersinergi, khususnya terkait kewenangan penyadapan. KPK bahkan, kata Tumpak, siap membantu institusi penegak hukum lainnya jika dibutuhkan dalam teknis penyadapan. “Dahulu kita juga sering membantu Kejaksaan. Mungkin alat sadap Kejaksaan kurang bagus, KPK siap membantu kapan saja untuk kepentingan penegakan hukum,” tukasnya.
Dengan bersinergi dan saling membantu, Tumpak yakin tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Selama inipun, tegasnya, tidak pernah terjadi tumpang tindih dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kita (hanya) perlu melakukan sinergi antar ketiga lembaga penegak hukum ini,” ujarnya.
