Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali mendesak Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 (KM 1990). Dalam rangka menindaklanjuti desakan itu, selama dua hari, 26-27 Juli, Komnas Perempuan mengundang para pemangku kepentingan, untuk membahas langkah-langkah menuju ratifikasi konvensi dimaksud.
Konvensi Buruh Migran 1990 adalah kerangka hukum internasional yang menjamin hak-hak pekerja migran dalam proses migrasi. Bertujuan untuk melindungi pekerja migran secara global, dan keadilan global. Konvensi ini antara lain mengatur jaminan perlindungan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya dalam setiap fase migrasi: pra-pemberangkatan, pemberangkatan, saat bekerja, dan saat kembali ke daerah.
Desakan meratifikasi sudah berkali-kali disampaikan, bukan hanya oleh Komnas Perempuan. Tetapi hingga kini ratifikasi belum terwujud. Padahal ratifikasi KM 1990 baru merupakan langkah awal untuk memberi perlindungan hak asasi para pekerja migran. Dalam beberapa bulan terakhir, Komnas Perempuan kembali aktif menyuarakan hal serupa. Pada 3 Maret lalu, Komnas menyampaikan masalah ini ke Presiden, sebulan kemudian ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disusul ke Komisi IX DPR.
Keengganan Pemerintah meratifikasi KM 1990 ditengarai lebih didasarkan pada kekhawatiran membanjirnya para pekerja asing di Indonesia. Kekhawatiran itu, menurut Tumbu Saraswati, anggota Gugus Pekerja Migran Komnas Perempuan, tidak cukup berasalan. Ia memastikan ratifikasi KM 1990 tidak akan ‘mengganggu’ sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Sebaliknya, KM 1990 merupakan standar minimal untuk penghormatan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran. Malah, dengan meratifikasi, Indonesia dapat memperoleh dukungan internasional dan memperoleh posisi tawar yang tinggi dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak buruh migrannya.
Konvensi ILO | Ratifikasi |
Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk Pekerjaan | 49 ratifikasi termasuk Malaysia Sabah |
Konvensi ILO No. 143 tentang Pekerja Migran | 23 ratifikasi termasuk Filipina |
Konvensi ILO 181 tentang Agen Ketenagakerjaan Swasta | 23 ratifikasi, belum ada ratifikasi oleh negara-negara ASEAN |
Konvensi ILO 118 tentang Persamaan Perlakuan (Jaminan Sosial) | 37 ratifikasi termasuk Filipina |
Konvensi ILO No. 157 tentang Penjagaan Hak-Hak Jaminan Sosial | 4 ratifikasi termasuk Filipina |
Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga | Diadopsi pada Konperensi Perburuhan Internasional pada Juni 2011. |
Sumber: paper presentasi Peter van Rooij, Direktur ILO Jakarta, 2011.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempersyaratkan izin dari Menteri jika ingin mempekerjakan warga negara asing. Bahkan orang perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. “Jadi, kekhawatiran membanjirnya pekerja asing masuk ke Indonesia pasca Indonesia meratifikasi konvensi ini tidak akan terjadi, sepanjang Indonesia memiliki ketentuan pembatasan,” kata Tumbu.
Ia juga menepis kekhawatiran ratifikasi akan membenani Pemerintah Indonesia dengan kewajiban pelaporan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme pelaporan ke PBB mestinya tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai dorongan untuk memperbaiki sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran.
















