Refleksi Kasus Seorang Advokat Melawan Kekuasaan Negara
Resensi

Refleksi Kasus Seorang Advokat Melawan Kekuasaan Negara

Diterbitkan ulang pada momentum yang tepat. Mengajak kalangan advokat untuk melakukan refleksi.

Muhammad Yasin
Bacaan 4 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Luhut M.P Pangaribuan sengaja mengutip jawaban Yap Thiam Hien atas pertanyaan penasihat hukumnya dalam suatu sidang di Pengadilan Istimewa Jakarta, lima puluh delapan tahun silam. “Saya tidak menjalankan fungsi saya sebagai pembela kalau saya mementingkan diri sendiri”. Ucapan Yap Thiam Hien ini adalah penggalan jawabannya atas pertanyaan penasihat hukum mengenai tuduhan pencemaran nama dan fitnah.

Kalimat itu “sangat dalam artinya”, tulis Luhut, dalam prolog buku yang belum lama ini diterbitkan: David v. Goliath Ketika Advokat (Yap Thiam Hien) Menghadapi Sistem Peradilan Pidana Belum Terpadu. Diterbitkan pada 2025, perkara Yap adalah sebuah contoh tentang bagaimana seharusnya advokat menjalankan jabatannya sebagai profesi. Pada 1967, tiba-tiba nasib Yap berubah, dari seorang advokat yang membela klien menjadi duduk di kursi pesakitan. Penyebabnya, isi pledoi yang dibacakan Yap dituduh mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap petinggi kepolisian dan kejaksaan.

Bisakah isi pledoi yang disampaikan advokat di dalam persidangan dianggap mengandung fitnah atau pencemaran? Sidang yang dihadapi advokat Yap adalah contoh nyata jika pemegang kekuasaan berkehendak. Tidak mengherankan jika buku ini diberi judul David v. Goliath, sebutan yang menggambarkan pertarungan antara si kecil dan si besar, yang lemah melawan yang kuat. Intinya, ada situasi di mana satu pihak dipandang sebagai underdog melawan pihak lain.

Buku ini awalnya berjudul “Proses Yap Thiam Hien, SH (Test Case Bagi Rule of Law di Indonesia)”. Isinya, ya semata dokumentasi persidangan yang dihadapi Yap di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Ia dinilai melakukan penghinaan di muka umum dengan lisan terhadap jaksa BRM Simanjuntak dan petinggi kepolisian Mardjaman. Jaksa meminta hakim tingkat pertama menjatuhkan vonis tiga tahun penjara. Hakim tunggal R. Soetarno Soedja menyatakan Yap terbukti bersalah melakukan fitnah dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara. Lamanya hukuman dikoreksi di tingkat banding menjadi 14 hari dengan masa percobaan enam bulan. Putusan itu kemudian dikoreksi total pada tingkat kasasi. Majelis hakim menyatakan apa yang dilakukan Yap bukanlah kejahatan atau pelanggaran, sehingga ia dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Pada penerbitan ulang ini, ditambahkan prolog dan epilog, sebagai pengantar untuk memahami konteks publikasi dokumen persidangan tersebut. Pertanyaan pokoknya: layakkah Yap ‘dikriminalisasi’ hanya karena pernyataannya dalam pledoi? Luhut berharap jawaban atas pertanyaan ini membawa para pembaca, khususnya yang berprofesi sebagai advokat, untuk melakukan refleksi. Jadi, buku ini tak hanya memberikan pemahaman tentang teknis hukum, tetapi juga bagaimana advokat seharusnya bersikap ketika menghadapi suatu tekanan, terutama dari penegak hukum lain. Barangkali, refleksi paling mendalam dari kasus ini adalah meneguhkan diri bahwa advokat itu officium nobile. Seorang advokat menjalankan fungsi sosial ketika melakukan pembelaan. Ia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. (hal. 277-278).

Mereka yang berprofesi sebagai advokat sudah seharusnya peduli pada lingkungan sekitar; harus peduli pada ada tidaknya penyelewengan oleh pejabat (hal. 278). Puluhan tahun lalu, Yap telah melakukan itu, dan menegaskannya dalam proses persidangan. “Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pejabat-pejabat kita banyak yang nyeleweng. Sebagai seorang warga negara, lebih-lebih sebagai seorang juris, saya merasa berkewajiban menyumbangkan tenaga untuk membantu pemerintah dalam hal memberantas penyelewengan-penyelewengan”. Semangat penerbitan ulang buku ini, tak lepas dari harapan besar agar advokat melihat teladan yang diberikan Yap, dan berperan menciptakan peradilan yang bersih dan antikorupsi (hal. 19).

Hukumonline.com

Luhut memberikan satu catatan penting sebagai pelajaran dari kasus Yap, yaitu bagaimana pandangan hakim atas pledoi dan kedudukan advokat. Putusan hakim tingkat pertama mencerminkan seolah-olah advokat bukanlah bagian dari peradilan (hal. 28). Luhut telah memberikan uraian panjang yang kritis terhadap pandangan ini pada bagian epilog. Luhut memperkuat argumentasinya dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut organisasi advokat sebagai organisasi independen yang menjalankan fungsi negara. Anggota dari organisasi advokat itu juga dikualifikasi sebagai penegak hukum. Advokat berperan melakukan fungsi pemberian jasa hukum yang disebut dalam kekuasaan kehakiman. Luhut menyebut hubungan antara perundang-undangan mengenai advokat dan kekuasaan kehakiman laksana doktrin dan norma. Konsekuensinya, membaca UU Advokat harus selalu menggunakan kaca mata atau perspektif UU Kekuasaan Kehakiman (hal. 270).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info