"Enggak ada yang bisa menjamin sistem ini 100 persen aman. Kalau ada yang bilang begitu, antara dia bohong atau dia enggak tahu apa-apa," kata Reza pada kesempatan yang sama.
Menurutnya, tantangan terbesar e-voting justru terletak pada membangun kepercayaan publik. Isu peretasan maupun disinformasi, terlebih dengan berkembangnya teknologi generative AI, dinilai semakin sulit dibendung.
Oleh karena itu, Reza lebih mendukung mempertahankan pemungutan suara secara manual yang dinilai lebih mudah diawasi publik, sembari terus menyempurnakan sistem rekapitulasi elektronik yang telah dikembangkan KPU.
Ia mengingatkan bahwa pengembangan teknologi rekapitulasi telah dilakukan secara bertahap, mulai dari publikasi hasil pemindaian formulir C1 pada Pemilu 2014, penggunaan teknologi Optical Character Recognition (OCR) dan Optical Mark Recognition (OMR) pada Pilkada 2020, hingga penerapannya dalam Pemilu 2024.
Menurut Reza, meski Sirekap sempat menghadapi berbagai kendala pada Pemilu 2024, performanya telah mengalami peningkatan signifikan pada Pilkada Serentak 2024. Ia menyebut lebih dari 90 persen data berhasil dihimpun dalam waktu 24 jam, bahkan di Jakarta mencapai sekitar 99 persen dalam waktu sekitar 16 jam dengan tingkat akurasi yang jauh lebih baik.
Meski demikian, ia menyayangkan KPU tidak menampilkan hasil rekapitulasi elektronik kepada publik pada Pilkada 2024. "Padahal itu kesempatan bagi KPU untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Sirekap sudah diperbaiki. Sayangnya kesempatan itu justru dilewatkan," katanya.
Dengan perkembangan tersebut, Reza menilai e-rekap merupakan pilihan yang paling realistis untuk terus dikembangkan dibanding langsung beralih ke sistem e-voting yang masih memerlukan pengujian dan pembangunan kepercayaan publik dalam jangka panjang.
