Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur pengadaan barang/jasa di Indonesia.
“Di Indonesia, kegiatan pengadaan barang/jasa diatur oleh berbagai regulasi yang terus diperbaharui menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan,” ujar Partner GHP Law Firm, Mochamad Fajar Syamsualdi, dalam Workshop Hukumonline bertajuk “Menguasai Praktik dan Kepatuhan Hukum dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa bagi Perusahaan”, Kamis (11/7/2024) di Jakarta.
Baca Juga:
- Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Begini Proses dan Prosedur Pengakhiran Perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran
Beberapa diantaranya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang diubah melalui Perpres No. 12 Tahun 2021, sampai dengan sejumlah Peraturan Menteri dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
Ia melanjutkan terdapat perbandingan yang cukup kontras dalam praktik pengadaan barang/jasa antara sektor pemerintah, swasta, dan BUMN. Untuk sektor pemerintah umumnya dikatakan Fajar masih sangat ketat dan diatur peraturan perundang-undangan dengan proses pengadaan yang biasa melibatkan tender terbuka atau terbatas.
Berbeda dengan sektor swasta yang lebih fleksibel dengan aturannya berasal dari kebijakan internal perusahaan. Proses pengadaannya sendiri dapat berlangsung lebih cepat dan fleksibel mempergunakan tender terbuka. Sektor swasta akan lebih berfokus pada efisiensi biaya, kualitas, dan waktu.
Lain lagi dengan BUMN, menurutnya dalam pengadaan barang/jasa mempunyai fleksibilitas macam sektor swasta dengan tetap tunduk pada prinsip pengadaan yang diatur pemerintah. Untuk proses pengadaan, BUMN mempergunakan kombinasi antara pengadaan sektor pemerintah dan swasta, dimana terdapat regulasi yang mengharuskan proses tender, tapi ada pula yang memungkinkan negosiasi langsung.
