Tim seleksi akan membuat pengumuman kepada publik untuk menerima pencalonan Dewan Komisioner OJK pada tanggal 30 Januari. Dari pelamar yang mendaftar, akan dipilih sebanyak 21 orang untuk diajukan kepada presiden pada tanggal 21 Maret. "OJK nanti terbentuk pada 21 Juli 2012," tukas Menkeu.
Independensi
Dalam website yang sama, Agus Martowardojo menegaskan anggota Dewan Komisioner OJK harus terbebas dari partai politik (parpol). Dia mensyaratkan, sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner OJK oleh Presiden, calon harus bersedia melepaskan beberapa jabatan, seperti kepengurusan di partai politik.
Di samping itu, Menkeu menyebutkan anggota Dewan Komisioner OJK harus melepaskan status kepegawaiannya pada instansi/lembaga/perusahaan tempat Calon Anggota DK OJK bekerja apabila calon tersebut merupakan pegawai pada sebuah instansi/lembaga/perusahaan. Kemudian, calon DK OJK juga harus melepaskan jabatan sebagai pengurus atau yang setara dengan pengurus pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain.
“Calon Dewan Komisoner OJK juga harus melepaskan jabatan sebagai pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di sektor jasa keuangan,” tutur mantan Dirut Bank Mandiri itu.
Sebelumnya, anggota Komisi DPR Kemal Azis Stamboel meminta kepada semua pihak untuk tidak meragukan independensi Dewan Komisioner yang ada di OJK nantinya. Menurutnya, Undang-undang tentang OJK sudah mengatur sedemikian rupa agar DK bersikap independen dan berintegritas.
Kemal menjelaskan, upaya menjaga independensi Dewan Komisioner telah diatur dalam mekanisme penyeleksian yang dimulai dari Pansel yang bertugas menjaring 21 calon. Kemudian, proses di presiden menjadi 14 orang dan proses fit and proper test di DPR untuk menghasilkan tujuh anggota. Menurutnya, mekanisme ini cukup kredibel.
Selain itu, penyeleksian ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat supaya bisa menyuarakan aspirasinya dalam proses penyeleksian. “Jadi, mekanisme ini merupakan pilihan terbaik untuk melahirkan Dewan Komisioner yang memiliki track record yang baik dan diharapkan bisa independen,” ujar anggota DPR dari Fraksi PKS ini.
Sedangkan untuk meningkatkan independensi dalam UU OJK, pada Pasal 22 ditegaskan beberapa larangan untuk anggota Dewan Komisoner, yaitu: (a) memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK; (b) menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan; (c) menjadi pengurus partai politik; dan (d) menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitu juga Pasal 32 yang berbunyi DK akan menegakkan kode etik OJK. Dan, di Pasal 10 juga ditegaskan adanya organ Komite Etik yang akan mengawal ini semua. Selain itu, mekanisme pengawasan DPR dan BPK juga tetap berjalan. “Jadi saya kira tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan,” kata mantan anggota Pansus RUU OJK tersebut.
Kemal tak memungkiri bahwa kesuksesan OJK dalam menjalankan tugasnya sangat ditentukan oleh integritas dan kapasitas dari DK. Oleh sebab itu, ia berharap DK OJK ke depan akan diisi oleh figur-figur terbaik bangsa yang memiliki integritas dan kapasitas yang tinggi.
