Remitansi TKI Capai Belasan Triliun Rupiah
Berita

Remitansi TKI Capai Belasan Triliun Rupiah

Pemerintah resah remitansi hanya untuk senang-senang.

ADY
Bacaan 2 Menit
Remitansi TKI Capai Belasan Triliun Rupiah
Hukumonline

Pemerintah memperkirakan remitansi pekerja migran Indonesia pada Hari Raya Lebaran tahun ini melebihi Rp15 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp12 triliun.

Demikian Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans, Reyna Usman, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (12/8). Dia juga mengutarakan Lebaran 2013, jumlah pekerja migran yang mudik mencapai 100 ribu orang. Sebagian dari mereka bekerja negara-negara di Timur Tengah, sebagian lain dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.

“Mereka pulang karena cuti maupun selesai menjalani kontrak kerja, beberapa memperpanjang kontrak kerjanya di Indonesia,” kata Reyna.

Terkait remitansi, Reyna mengutarakan setiap bulan tercatat mencapai Rp10–15 triliun. Ia memperkirakan pada masa Ramadhan dan Lebaran jumlahnya melebihi angka tersebut.

Sebelumnya Menakertrans Muhaimin Iskandar, melihat kecenderungan kenaikan remitansi pekerja migran pada bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran. Salah satu indikasi peningkatan itu terpantau dari tingginya transfer uang dari luar negeri ke berbagai daerah asal pekerja migran. “Biasanya pada saat itu, remitansi dari TKI bakal meningkat tajam. TKI,“ ujarnya.

Para pekerja migran menggunakan beberapa cara untuk mengirim uang ke kampung halaman seperti menggunakan jasa perbankan dan lembaga keuangan nonbank. Bahkan ada pekerja migran yang menitipkan uang kepada rekannya yang pulang ke tanah air.

Demi kepentingan pekerja migran, Muhaimin mengimbau agar uang hasil jerih payah pekerja migran digunakan secara bijak. Seperti memanfaatkannya untuk kegiatan produktif dan wirausaha.

Muhaimin menilai dana tersebut dapat menggerakan perekonomian rakyat desa lewat kegiatan produktif. "Penggunaan yang bersifat konsumtif hanya akan menggerakkan ekonomi sesaat, berbeda jika diinvestasikan untuk usaha yang bisa menyerap tenaga kerja baik di sektor pertanian, perkebunan maupun perdagangan," urainya.

Terpantau, di kantong pekerja migran, dana remitansi digunakan untuk membeli motor baru, alat-alat elektronik dan memperbaiki rumah. Karena itu  pemerintah mendorong pekerja migran menggunakan dana yang dimiliki untuk sektor produktif. Pembinaan khusus dilakukan pemerintah di kantong pekerja migran. Yaitu dengan memperkuat kegiatan agar potensi di daerah asal pekerja migran digarap dengan dana hasil jerih payah pekerja.

Kegiatan tersebut seperti menggelar wirausaha baru, teknologi tepat guna, padat karya, desa produktif, mobil dan rumah terampil. Serta program link and match dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Peningkatan peran perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI dan pelayanan remitansi.

Reyna menambahkan upaya pemerintah untuk mengubah pola pikir pekerja migran dilakukan sejak masa pembekalan. Pada saat itu calon pekerja diingatkan agar memanfaatkan hasil jerih payah mereka untuk kegiatan produktif. “Terutama menjadi bekal bagi pekerja migran purna penempatan,” paparnya.

Dia juga menuturkan pemerintah mencatat arus kepulangan pekerja migran setiap bulan mencapai 40.000 – 50.000 orang dari total enam juta pekerja migran di sejumlah negara penempatan. Jumlah arus kepulangan itu dicatat pemerintah dari salah satu pintu gerbang kepulangan pekerja migran yaitu di bandara internasional Soekarno-Hatta, Banten.

”Meningkatnya TKI yang mudik berdampak pada kenaikan jumlah remitansi TKI, sekira 40 – 50 persen,” tutur Reyna.

Antisipasi yang dilakukan seperti bekerjasama dengan pemerintah daerah. Khususnya Disnakertrans tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan menyediakan petugas kesehatan, Satpol PP dan  Balai Pelayanan, Perlindungan dan Penempatan (BP3) guna membantu pengamanan kepulangan pekerja migran.

Reyna juga menyampaikan pemerintah terus melakukan perbaikan program penempatan dan perlindungan pekerja migran. Terutama perbaikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran. Misalnya, di beberapa negara penempatan ada standar besaran upah yang diterima pekerja migran. Kemudian, menggunakan sistem perbankan untuk membayar upah pekerja serta mendapat minimal satu hari libur dalam sepekan. Hal penting lain adalah paspor dipegang pekerja migran.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info