Justru kenyataannya, menurut Yasril, kondisi saat ini menunjukkan pandangan masyarakat terhadap korps kepolisian masih cenderung negatif dan menganggap kinerja dan profesionalisme polisi masih belum memadai seperi yang diharapkan. "Dalam menghadapi masalah otonomi daerah yang semakin luas pada tahun 2001 nanti, perlu adanya reposisi Polri dalam menghadapi tuntutan profesionalitas," kata Yasril.
Hal senada juga disampaikan oleh Hermaya. Ia mengemukakan bahwa Kepolisian Daerah dituntut meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kinerjanya agar dapat melakukan deteksi dini terhadap faktor-faktor yang dapat menimbulkan gangguan secara lokal.
Reposisi Polri demi profesionalitas memang membutuhkan dukungan yang tidak kecil, baik dana maupun personil. Dari ketersedian SDM saja, berdasarkan data yang ada, jumlah personel Polri saat ini baru mencapai 220.000 orang dengan rasio 1: 1.200.
Padahal sesuiai standar PBB, rasio polisi seharusnya 1:500, dan hal ini pernah dicapai Indonesia pada tahun 1950-an. Jelaslah perbandingan polisi dengan penduduk di Indonesia sangatlah tidak ideal. Bandingkan saja dengan India, 1:700, Pakistas 1:600, Singapura 1:400 dan Hongkong 1:250.
Dengan rasio yang ada, polisi di Indonesia tentu harus bekerja keras. Namun di sisi lain, personil yang besar tentu butuh dana besar. Ini tentu pekerjaan rumah yang besar bagi polisi, terutama dalam menghadapi otonomi daerah.
