Tentunya, kata Suhadi, jangka waktu penyelesaian perkara korupsi tersebut harus mengacu pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan ketentuan terkait. Ini tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan para hakim agung yang lain terutama di Kamar Pidana ketika menangani perkara-perkara korupsi.
Ketua MA M. Hatta Ali mengatakan pimpinan MA yang baru, dalam hal ini Ketua Muda Pidana dan Ketua Muda Militer langsung dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. “Kedua pimpinan kamar yang baru ini, saya menekankan dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi integritas, memberi pelayanan kepada pencari keadilan secara cepat,” kata Hatta Ali.
Dia mengingatkan agar kedua pimpinan kamar dapat memberikan pembinaan kepada pengadilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya sesuai kebijakan yang telah ditentukan MA. “Inilah tugas berat yang diemban keduanya dalam pelaksanaan tugas,” ujar Hatta.
Hatta juga berharap kedua ketua kamar yang baru dapat membantu ketua kamar lain dalam upaya percepatan penyelesaian perkara dan menurunkan tunggakan perkara. Misalnya, pada tahun 2017, tunggakan penanganan perkara paling sedikit sepanjang MA berdiri sebanyak 1.388 perkara. “Semoga tunggakkan perkara dapat lebih berkurang lagi daripada tahun kemarin,” harapnya.
Tak hanya itu, Hatta yakin Suhadi dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan baik seperti pendahulunya Artidjo Alkostar. Menurutnya, selama ini Suhadi seringkali mendampingi Artidjo baik dalam penyelesaian penanganan kasus korupsi maupun dalam rekrutmen calon hakim ad hoc tipikor termasuk pelatihan-pelatihan hakim ad hoc tipikor.
“Jadi, saya yakin Pak Suhadi langsung memahami tugas-tugasnya (sebagai ketua kamar pidana) karena ia sering mendampingi Artidjo,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahcmad Jayus menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Muda Pidana dan Militer yang baru. “Mudah-mudahan dapat mengemban tugasnya dengan baik (berhasil) menjadi ketua kamar sesuai cita-cita MA menjadi badan peradilan yang agung,” kata Jaja.
