Pelaku tindak pidana ringan yang dinilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah tak seharusnya ditahan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP (Perma Tipiring), Mahkamah Agung berusaha mengatasi salah satu problem penahanan yang mengakibatkan rumah tahanan overload.
Perma Tipiring menyebutkan apabila barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2,5 jutaketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan
Kejaksaan Agung dan Polri memberi respon atas Perma Tipiring tersebut. Kejaksaan menunjukkan sikap setuju, terutama soal penahanan. “Itu kan sebenarnya sudah sejalan dengan ketentuan KUHAP,” ujar Wakil Jaksa Agung Darmono, Jumat (02/3).
Merujuk pada pasal 21 ayat (4) KUHAPDarmoo mengatakan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka pelaku tindaka pidana yang ancamannya mencapai lima tahun atau lebih. Namun khusus tindak pidana tertentu memang mesti dilakukan penahanan. Itu sebabnya Darmono menilai Perma Tipiring sudah sejalan dengan KUHAP. “Jadi tidak ada masalah,” imbuhnya.
Aparat Kejaksaan, kata dia, tidak akan melakukan penahanan terhadap pelaku, misalnya, pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta tupiah. Materi Perma Tipiring akan dijalankan oleh jaksa. “Akan dilaksanakan,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Kapolri Timur Pradopo menyambut baik Perma Tipiring. Sepanjang Perma mengedepankan rasa keadilan masyarakat Polri akan mendukung. Namun dalam hal pelaku sudah sering keluar masuk penjara dan terus melakukan tindak pidana, polisi punya pandangan lain. Polisi cenderung menahan. “Supaya tidak terulang kembali. Kan residivis,” kata Kapolri.
Timur berharap ada pembahasan mendalam terhadap Perma Tipiring. Bagi polisi, status residivis atau status sebagai anak di bawah umur penting dibahas. Belum lagi masalah yang timbul dalam praktik, dimana pelapor tetap menginginkan pelaku ditahan. Polisi bekerja berdasarkan alat-alat bukti, termasuk saksi.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabah Penum) Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan pada prinsipnya penyidik dalam menangani sebuah perkara merujuk pada KUHAP dan KUHP. Makanya perlu diperhatikan aspek legal formal dalam kerangka penegakan hukum. Menurut dia Perma 2/12 sebagai langkah terobosan mengedepankan rasa keadilan. Cuma itu tadi, khusus residivis, Boy berpandangan diperlukan perhatian khusus kendatipun pelaku di bawah umur. “Tentu aspek penegakan hukum terhadap residivis harus didapatkan atensi,” imbuhnya.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu lebih lanjut mengatakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tanpa ada sanksi hukum justru akan melukai keadilan masyarakat. Malahan tidak akan menimbulkan efek jera. Terlebih lagi, terhadap pelaku pun akan membahayakan keselamatan jika tertangkap masa misalnya. Menurut dia Perma tersebut perlu dipertimbangkan khusus residivis. Dia berharap dengan erbitnya Perma pelaku pencurian berkurang bukan sebaliknya bertambah. “Jangan sampai terjadi tindakan main hakim sendiri ketika masyarakat mengalami korban pencurian, kemudian seolah-olah tidak perlu dilakukan penahanan,” imbuhnya.
Boy berharap segera ada koordinasi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Perma. Jangan sampai timbul salah persepsi. “Kita terus koordinasi Perma ini,khususnya terhadap criminal justice system,” tandasnya.
