Tambahnya, pemidanaan seharusnya bertujuan untuk “membebaskan” seseorang, bukan dalam pengertian fisik, melainkan narapidana itu harus dibebaskan secara mental dan spiritual, sehingga ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Dengan kata lain, meskipun si narapidana telah berada dan menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan, unsur dan sifat peri kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan begitu saja demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, serta tingkah laku yang dinamakan jahat.
Peran serta pemerintah dan masyarakat juga memiliki bagian penting untuk ikut bertanggung jawab dan berkontribusi dalam “membebaskan” narapidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial ketika si narapidana selesai menjalani hukumannya. Perlu adanya suatu cara memandang yang baru terhadap narapidana, bukan seolah-olah kita membela narapidana secara berlebih-lebihan seperti ia tidak pernah melakukan kejahatan, melainkan hal ini haruslah dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengubah yang salah dan yang jahat dalam kehidupan seorang narapidana.
Refleksi Akhir dan Harapan atas Restorative Justice ke Depan
Bagi seorang narapidana, penerimaan kembali dirinya di tengah kehidupan masyarakat merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang. Cita-cita dari Restorative Justice untuk memulihkan kembali (restore) hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat masih terus mengalami tantangan dan ujiannya sendiri. Perlu adanya suatu perubahan paradigma secara holistik baik itu dari dalam diri narapidana itu sendiri, maupun dari pemerintah serta masyarakat yang melihat suatu perbuatan jahat seseorang itu sebagai suatu “penyakit” yang harus disembuhkan dengan tindakan “pengobatan” tertentu, dan bukan berharap pada suatu “kesembuhan” hanya dengan mengucilkan si orang sakit tersebut.
Belajar dari kasus Umar Patek, terdapat 2 catatan penting yang perlu diperhatikan: Pertama,perlu adanya apresiasi kepada pemerintah dalam usahanya melakukan reintegrasi Umar Patek ke tengah masyarakat. Meski begitu, ada catatan penting bagi pemerintah yakni upaya reintegrasi narapidana tersebut perlu juga diterapkan secara lebih baik lagi bagi seluruh narapidana dengan jenis kejahatan apapun. Dalam praktiknya, narapidana kerap kesulitan mendapatkan kembali kehidupan “normal”-nya di tengah masyarakat karena tidak adanya pelatihan yang cukup bagi narapidana selama menjalani masa hukuman, yang menyebabkan narapidana tidak memiliki suatu keahlian tertentu untuk kembali bekerja. Selain itu, tidak ada lapangan pekerjaan yang cukup bagi para narapidana, sehingga penting bagi pemerintah untuk melakukan pendampingan berarti, baik dalam bentuk pelatihan kerja pasca bebas dari hukuman maupun pemberian modal usaha agar narapidana tidak mengalami kebuntuan dan akhirnya harus kembali melakukan tindak pidana hanya untuk bertahan hidup.
Kedua,harapan besar kepada masyarakat agar dapat sedikit membuka pintu kesempatan bagi narapidana untuk bisa memulai kembali kehidupannya pasca selesai menjalani masa hukuman. Alih-alih memberikan komentar yang menunjukkan rasa pesimis kepada masa depan para narapidana, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi agar proses reintegrasi narapidana ke kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Akhir kata, terdapat suatu postulat hukum yang berbunyi, “Nemo Prudens Punit, Quia Pecatum, Sed Ne Peccetur”, dimana postulat tersebut berarti seorang bijak tidak menghukum seseorang karena telah melakukan dosa/kesalahan, melainkan agar orang tersebut tidak lagi melakukan dosa/kesalahannya. Begitu juga harapan bagi para narapidana, agar setelah mereka selesai menjalani hukumannya, mereka dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi kesalahan di kemudian hari.
*) Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
