Nunik secara tegas menyatakan keberatan kalau dana yang dikeluarkan NMR disebut kompensasi karena penggunaan kata kompensasi selalu diasumsikan ada pihak yang dirugikan. Sementara, sikap NMR, lanjutnya, tetap berkeyakinan bahwa NMR tidak melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana dituduhkan.
LSM mengecam
Menanggapi jalan damai yang ditempuh pemerintah dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan NMR, sejumlah LSM lingkungan menyatakan menentang keras. Salah seorang aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Pantoro Tri Kuswardono, misalnya, ketika ditemui hukumonline, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap pemerintah.
Ini bukan goodwill agreement, tetapi evil agreement, imbuhnya. Untuk itu, Pantoro mengatakan WALHI serta LSM lingkungan lainnya berencana menggugat pemerintah secara hukum.
Sementara itu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melalui rilis persnya, menyatakan jalan damai yang ditempuh pemerintah merupakan mimpi buruk bagi masyarakat, terutama korban pencemaran Teluk Buyat yang telah memperjuangkan nasib mereka sejak tahun 1996. ICEL berpendapat langkah pemerintah dapat dipandang telah mengabaikan upaya-upaya penegakan hukum lingkungan dan hak-hak masyarakat korban Teluk Buyat.
ICEL juga menyatakan Goodwill Agreement hanyalah dokumen kesepakatan tentang rencana tindakan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa tidak terjadi pencemaran lingkungan. Maka dari itu, ICEL memandang perjanjian ini tidak berpengaruh terhadap hak-hak masyarakat dan organisasi lingkungan untuk tetap melakukan upaya hukum melalui prosedur yang berlaku.
