Romli Akan Buka Bukaan Soal Sisminbakum
Berita

Romli Akan Buka Bukaan Soal Sisminbakum

Jakarta, hukumonline. Ikatan Notaris Indonesia (INI) menolak Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan alasan biaya yang dikenakan terlalu mahal serta tidak transparan. Namun Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkeh dan HAM, Romli Atmasasmita membantah hal itu dan malah merencanakan akan "buka-bukaan" pada 6 Maret 2001.

Oleh:
Nay/APr
Bacaan 2 Menit
Romli Akan Buka Bukaan Soal Sisminbakum
Hukumonline

INI menyatakan menolak pelaksanaan Sisminbakum yang dimulai pada 1 Maret 2001. INI juga meminta agar pelaksanaan Sisminbakum ditunda. Ketua INI, Harun Kamil, ada 3 alasan mengapa INI menolak pelaksanaan Sisminbakum. Alasan pertama dan yang paling penting adalah tidak adanya kejelasan dan transparansi dalam menetukan biaya pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) melalui sistem ini.

Menurut Harun yang juga merupakan wakil pimpinan MPR ini, biaya yang dikenakan oleh provider dalam Sisminbakum ini sebesar Rp1.500.000. Biaya ini belum termasuk biaya lain, yaitu untuk konsultasi Rp500.000 dan biaya pendaftaran Rp250.000. Total biaya mencapai sekitar Rp2.250.000. Harun mengaku, ia tidak tahu dengan pasti untuk apa saja biaya tersebut.

"INI sudah enam kali bertemu dengan provider dengan didampingi Dirjen Administrasi Hukum Umum, Romli Atmasasmita. Selama pertemuan itu provider tidak pernah mau menjelaskan berapa biaya yang dikeluarkan untuk investasi, sehingga mereka memutuskan untuk memungut biaya sebesar itu," kata Harun.

"Kalau kami bisa tahu berapa investasi yang dikeluarkan untuk sistem ini, kami kan bisa membantu menghitung berapa biaya yang sewajarnya," lanjut Harun. Ia juga menyatakan bahwa proses penentuan biaya ini tidak transparan dan INI merasa tidak dilibatkan dalam proses ini. "Ini kan menyangkut kepentingan publik, seharusnya publik berhak untuk tahu. Apalagi yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah notaris," lanjut Harun.

Alasan kedua dan ketiga kenapa INI meminta penundaan pelaksanaan sistem tersebut adalah belum diadakannya pelatihan bagi para notaris untuk mengoperasikan sistem tersebut serta sarana komputer yang belum dimiliki oleh semua notaris.

Namun, Harun merasa yakin bahwa masalah pelatihan bisa dilakukan secara cepat, begitu juga pengadaan sarana komputer bisa dengan fasilitas kredit. Menurutnya, alasan yang paling penting adalah penentuan biaya yang sangat mahal.

Akan saya buka semua

Dirjen Administrasi Hukum Umum, Romli Atmasasmita ketika ditemui oleh hukumonline membantah semua dugaan itu. Romli bahkan menjanjikan akan ada kejutan pada 6 Maret nanti. "Nanti tanggal 6 akan saya buka semua," cetusnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags: