Selain dua Perppu kontroversial tersebut, mantan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan (1998-2000) dan Dirjen AHU Departemen Kehakiman dan HAM periode (2000-2002) ini banyak "menelurkan" RUU yang kini menjadi pedoman aparat penegak hukum. Sebut saja, UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beserta perubahannya (UU No.20 Tahun 2001), UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Tak hanya menjadi perumus UU Tipikor dan KPK, tahun 1999-2001, Romli ditunjuk sebagai Ketua Stering Committee Persiapan Pembentukan KPK oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Romli pun menjadi Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK pertama tahun 2003. Dari tim yang diketuai Romli, terpilihlah para calon pimpinan KPK Jilid I. Nama-nama, seperti Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, Amien Sunaryadi, dan Sjahruddin Rasul terpilih menjadi pimpinan KPK Jilid I setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayanan di DPR.
Meski ikut "membidani" lahirnya KPK dan UU KPK, justru kini Romli kerap "berseberangan" dengan KPK. Romli sering melontarkan kritik “pedas” atas kinerja dan kredibilitas lembaga anti rasuah tersebut. Bahkan, Romli bersama timnya di Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) membuat sebuah buku berjudul Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi. Romli juga beberapa kali menjadi ahli bagi tersangka korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, seperti Budi Gunawan, Hadi Poernomo, dan Setya Novanto.
Dalam sebuah kesempatan, Hukumonline mewawancarai Romli di kantor LPIKP di Jl Brawijaya X No.4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam wawancara tersebut, Romli mengisahkan pengalamannya membuat berbagai UU dan Perppu. Bagaimana latar belakang, tantangan, dan hambatan yang ia alami. Romli pun mengungkapkan alasannya, mengapa kini tidak lagi "sejalan" dengan KPK. Berikut kutipan wawancaranya:
Bagaimana pengalaman Anda merumuskan berbagai UU dan Perppu?
Saya sejak 1998 masuk Jakarta, diminta Pak Muladi sebagai Tim Pakar di Kementerian Kehakiman. 1999, 2000, diminta jadi Direktur Jenderal (Dirjen) Perundang-undangan. Di situ saya mulai terlibat dalam pembuatan UU. UU era reformasi tahun 1998, ketika Pak (BJ) Habibie, sampai dengan selesai saya di sana enam tahun. Selesai hampir 100 lebih UU, di mana saya sebagian besar ketua timnya, termasuk UU Tipikor (UU No.31 Tahun 1999) berikut perubahannya UU No.20 Tahun 2001, UU KPK, UU TPPU, terorisme, itu saya semua.
Pasca perubahan UUD 1945, kekuasaan membuat UU ada di DPR. Tapi, pemerintah diberi kewenangan mengajukan usul rancangan UU dan membahasnya bersama DPR. Dalam proses itu yang saya lihat, maaf ya, DPR kan penting, pembuat UU, selain juga kualitas dari pemerintah yang ikut membahas. Rata-rata teman kita di DPR itu bukan dari sarjana hukum. Dari berbagai latar belakang, sehingga agak sulit menjelaskan norma-norma hukum yang harusnya ditafsirkan A, dia tafsirkan B atau C. Jadi, disini masalah. Dari mulai draf akademik, naskah akademik, RUU, sampai pengesahan akan terjadi banyak perubahan.
Itu sering terjadi dalam pengalaman saya menghadapi (pembahasan UU) terorisme, korupsi, cuci uang. Sama halnya dengan KPK, sehingga saya selalu ikut mengkritisi mereka. Pelaksana UU juga dikritisi terus untuk menjaga konsistensi dari tujuan awal, yang mungkin menurut teman-teman di luar, terutama lembaga yang saya kritisi itu dan juga koalisi LSM, ini Pak Romli berubah, kok seolah-olah Pak Romli anti. Nggak. Justru saya bertanggung jawab secara moral untuk meluruskan maksud dan tujuan awal dari pembentukan KPK.
