Ajaran Katolik tentu saja menjunjung tinggi hukum Ilahi. Tapi, yang namanya hukum Ilahi harus dilihat secara kritis. Tidak setiap kata dalam Kitab Suci adalah hukum Ilahi. Yang diutamakan adalah Injil. Tetapi itu pun dilihat dalam tafsir yang ketat. Nah, tentu saja hukum negara diharapkan dijiwai oleh hukum Ilahi, meski tetap disadari sebagai sebuah kesepakatan sosial. Disinilah hukum negara wajib ditaati, sejauh tidak terlalu menyimpang dari hukum Ilahi. Kalau menyimpang jauh, apalagi bertentangan, tidak wajib ditaati. Misalnya, andaikata ada hukum negara yang mewajibkan aborsi untuk anak ketiga, hukum seperti itu tidak wajib ditaati.
Bagaimana makna keadilan menurut pandangan Katolik?
Keadilan adalah dihormatinya setiap pribadi manusia dalam keunikannya, baik oleh
individu itu sendiri (maka setiap individu wajib memelihara dan mengembangkan
hidupnya), oleh orang lain (maka setiap orang wajib menghormati hak hidup orang
lain. Inilah keadilan komutatif), serta oleh masyarakat (termasuk lembaga bisnis)
dan negara (maka masyarakat, khususnya negara, wajib menyediakan sarana dan
prasarana demi pertumbuhan setiap individu. Inilah keadilan sosial, dan dalam arti
tertentu juga keadilan distributif).
Bagaimana pengaruh etika Katolik terhadap para profesional penegak hukum –seperti advokat, jaksa dan hakim -- dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum?
Hal yang perlu diingat pertama-tama adalah bahwa hukum berarti batas. Karena itu, hukum seharusnya dipandang sebagai jalan terakhir setelah jalan-jalan. Atau, upaya-upaya penyelesaian di luar hukum tidak bisa dilakukan lagi. Karena itu, para advokat dan konsultan hukum seharusnya tidak tergesa-gesa menganjurkan kliennya untuk menempuh upaya hukum dalam menyelesaikan perkara atau masalahnya.
Sekularisme diidentikan dengan kekristenan. Apakah ini bisa dijadikan justifikasi perilaku hedonis, misalnya advokat hanya bersedia memberi jasa kepada orang-orang yang mampu membayar jasanya atau menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara?
Sekularisme lebih berkaitan dengan filsafat, meskipun perkembangan filsafat modern berkaitan dengan kekristenan. Sekularisme pada prinsipnya memisahkan dunia sekular ini dengan dunia yang 'suci.' Meski dunia hukum (yang bersifat sekular dan konvensional) seharusnya tidak langsung dicampuri oleh agama, perilaku hedonis dan sogok-menyogok tetap tidak sesuai dengan keadilan yang mau ditegakkan, khususnya keadilan komutatif yang mau menghormati dan menghargai individu lain. Demikian juga kalau yang dibela adalah negara atau lembaga bisnis melawan individu lain. Sogok-menyogok akan mencederai keadilan distributif dan keadilan sosial.
Dalam hal pemberian bantuan hukum, bagaimana pandangan Katolik tentang praktek bantuan hukum yang sedang berjalan?
Tentu saja masih jauh dari ideal, karena perangkat hukumnya juga masih kedodoran, hampir di semua lini. Meski begitu, masih ada sedikit bara harapan dalam diri para penegak hukum yang punya idealisme dan kehendak baik. Merekalah
yang perlu kita dukung. Agama Kristen dapat dikatakan bermula dari pergolakan Yahudi dari penjajahan Romawi. Berdasarkan semangat tersebut, apakah ada suatu lembaga bantuan hukum yang dselenggarakan oleh Gereja Katolik bagi umat maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan? Jika belum ada, adakah niat untuk membentuknya? Gereja Katolik, melalui umatnya, memfasilitasi lembaga bantuan hukum juga, dan sudah ada di banyak tempat.
Apa saja ajaran-ajaran Katolik berdasarkan Alkitab sehubungan dengan etika dan penaatan hukum negara? Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan dari Vatikan maupun dari Keuskupan Indonesia sendiri?
Sederharana saja: Gereja Katolik memegang prinsip pemisahan urusan agama dan urusan negara. Nilai agama memang seharusnya merasuki aturan negara, tetapi mengingat pluralitas masyarakat, agama tidak bisa memaksakan pandangannya sendiri. Gereja Katolik menghormati kesepakatan sosial, sejauh -seperti tadi saya sebut- menghormati harkat dan martabat individu, dan karena itu negara harus ditata sedemikian rupa agar memberi sarana, ruang, dan peluang pertumbuhan dan perkembangan setiap individu bersama masyarakatnya.
Bagaimana Anda membawa nilai-nilai Katolik dalam menjalankan posisi anda sebagai majelis kehormatan etika Peradi?
Dalam Majelis Kehormatan Peradi saya duduk sebagai wakil masyarakat. Saya mencoba berpegang pada prinsip hak serta martabat tiap individu tadi, tentu dalam konteks sosialnya.
Apa hikmah Natal tahun ini yang dapat dipetik oleh orang-orang yang berprofesi di bidang hukum?
Begitu banyak kejadian menyangkut etika profesi advokat. Satu yang paling menonjol adalah kasus Advokat Sonny J. Lumantow yang telah diberhentikan secara tetap dari profesinya. Terutama untuk para advokat yang menjunjung tinggi Yesus, yang nota bene lahir sebagai orang kecil: peristiwa Natal mengingatkan bahwa para advokat juga dipanggil untuk melindungi dan membela mereka yang lemah, meski itu prodeo. Harap diingat pula, istilah 'prodeo' dalam dunia hukum, yang berarti pelayanan cuma-cuma atau gratis, berasal dari kata pro-Deo, yang berarti demi atau bagi Tuhan. Maka, pelayanan prodeo berarti pelayanan bagi Tuhan. Jelas sekali bahwa hal ini sesuai dengan semangat Kristiani: membela mereka yang kecil dan lemah berarti juga membela Tuhan sendiri. Ingat saja kisah perumpamaan tentang pengadilan terakhir dalam Matius 25:31 dan seterusnya.
Bagaimana Anda memandang perkembangan etika profesi advokat, praktik bantuan hukum, dan organisasi Peradi sendiri di tahun 2007?
Meski masih banyak kekurangan, tetapi setiap usaha layak dihargai sebagai sebuah
proses. Saya mau terlibat karena percaya pada proses ini. Semoga prosesnya berkembang menuju kebaikan, terlebih kebaikan bersama dalam konteks ke-Indonesia-an. Itu saja.
Dorongan religiositas terhadap kinerja dan pandangan masyarakat memang sudah lama diyakini ada. Setidaknya tergambar dalam tulisan Max Weber The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ajaran-ajaran Gereja memberi motivasi bagi seorang Kristen, termasuk mereka yang bekerja di bidang hukum.
Perayaan Natal 2007 ini sejatinya juga menjadi momentum penting bagi seorang penganut Kristen untuk mengintrospeksi diri, sejauh mana kiprah yang dia lakukan dan kontribusi yang dia berikan terhadap pembangunan hukum di Tanah Air. Nilai-nilai religiositas itulah yang coba kami tanyakan kepada Aloysius Andang L. Binawan, terutama dalam perspektif Katholik.
Romo Andang adalah salah seorang anggota Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta. Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini pernah mengenyam pendidikan doktor hukum gereja di Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Berikut pandangan Romo Andang yang disampaikan kepada hukumonline:
Bagaimana Katolik memandang hukum yang bersifat Ilahiah dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum negara?
















