Hidup bersama layaknya suami istri diluar hubungan pernikahan yang sah, alias ‘kumpul kebo’ seharusnya tak perlu dipidana. Namun, dalam RKUHP, hal itu dicantumkan menjadi salah satu ketentuan, yaitu dalam Pasal 485.
Jikalau pasal itu diloloskan, bukan tidak mungkin pihak asing yang tinggal di Indonesia akan terkena dampak sanksi tersebut. Demikian pandangan ketua tim perumus RKUHP Andi Hamzah saat memberikan pandangannya di Komisi Hukum untuk RKUHAP dan RKUHP di Gedung DPR, Rabu (10/4).
Menurutnya, tidak semua perbuatan buruk mesti dipidana. Ia mencontohkan, seseorang yang tidak menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda dua merupakan perbuatan buruk. Tapi, perbuatan tersebut tak dapat dipidana. Prinsip filosofisnya, negara hendak membuat aturan agar menjadi disiplin. Ia berpandangan jikalau RKUHAP dan RKUHP disahkan menjadi regulasi, maka akan mengikat setiap orang yang berada di negara Indonesia, tidak terkecuali pihak asing.
Dikatakan Andi, jika ada pria yang masih bujangan dengan wanita melakukan hubungan suami istri tanpa nikah diganjar hukuman satu tahun, akan riskan. Dalam penyusunan rumusan Pasal 485 RKUHP, ia sempat protes dengan Muladi agar pasal tersebut tak dituangkan. Namun, argumentasinya ditepis oleh Muladi.
“Saya khawatir ini banyak orang bule yang kena, apalagi ini delik aduan. Saya sempat menentang,” ujarnya.
Rumusan Pasal 485 memang tidak menjelaskan apakah menjadi delik aduan atau bukan. Namun ia menegaskan pasal tersebut harus menjadi delik aduan. Cuma, jika pasal tersebut diterapkan akan rawan menimbulkan fitnah. Ia khawatir, dalam praktiknya rawan abuse of power oleh aparat kepolisian. Soalnya bukan tidak mungkin dapat dilakukan penjebakan yang merupakan fitnah. Sehingga dengan mudah orang dapat dijerat dengan pasal tersebut. “Ini perlu dipikirkan siapa yang mengadu,” ujarnya.
Lebih jauh mantan jaksa itu berpandangan sanksi pidana Pasal 485 dengan Pasal 483 ayat (1) huruf e bertentangan. Sebab, rumusan yang sama tetapi sanski hukuman berbeda. Pasal 483 ayat (1) huruf e memberikan sanksi selama lima tahun. Sedangkan Pasal 485 memberikan sanksi pidana 1 tahun. Alhasil, ia berpendapat penerapan pasal tersebut tak tepat. Seharusnya, kata Andi, cukup satu pasal yang menjerat satu perbuatan dengan hukuman yang sama. “Pasal itu tidak tepat,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusuma penasaran dengan pandangan Andi Hamzah. Menurutnya rumusan pasal 485 masih terbilang rancu. Ia khawatir jika redaksional itu tetap dipertahankan akan mengakibatkan multitafsir yang berujung abuse of power. Bahkan, orang dengan mudah mengadukan pasangan yang diduga kumpul kebopada pihak berwajib.
Meski setuju dengan pasal tersebut lantaran perilaku diluar hukum, Andi menyarankan agar rumusan pasal tersebut diubah. “Oleh sebab itu harus jelas rumusan pasal 485. Tapi nanti siapa yang mengadu, pemilik kos-kosan, ketua RT, atau ketua RW. Kalau masyarakat yang mengadu bisa rancu. Ini bisa jadi alat kriminalisasi bagi petugas,” ujarnya.
Senada, rekan Dimyati di Komisi III yakni Buchori, berpandangan jika ada tindakan asusila, maka pihak korban harus dilindungi. Dia setuju dalam hukum positif, hubungan diluar pernikahan memang mesti diatur sanksinya.
Namun, pihak perempuan harus dilindungi, juga anak hasil hubungan diluar pernikahan. Karena itulah ia berpandangan ‘kumpul kebo’ mesti diatur dalam RKUHP. “Tapi, perlu diperjelas rumusan pasal tersebut agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi masyarakat.”
