Nilai rupiah terus anjlok. Langkah The Fed, sebutan untuk bank sentral Amerika Serikat, menaikkan suku bunga justru menambah ketidakpastian pasar keuangan global. Jika Federal Reserve itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga, ada tekanan tambahan pada rupiah dan memicu terciptanya capital outflow (aliran modal ke luar)
Pelemahan rupiah dalam beberapa waktu belakangan sudah mencapai 10 persen. Kondisi ini akhirnya membuat Bank Indonesia (BI) mengambil sejumlah langkah guna menyelamatkan nilai tukar Rupiah. Dalam upaya menjaga stabilitas rupiah terhadap dollar AS (AS$), BI mengoptimalkan operasi moneter melalui tujuh kebijakan jangka pendek.
Langkah jangka pendek itu disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung di gedung BI Jakarta, Kamis (20/8). "Dalam jangka pendek, fokus kebijakan BI diarahkan pada langkah-langkah menjaga stabilitas rupiah," katanya.
Agung menyebutkan ada tujuh kebijakan jangka pendek yang dikeluarkan BI. Secara teoritis, tujuh kebijakan BI tersebut terangkum ke dalam tiga strategi khusus, yakni memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah di pasar uang, pengelolaan supply dan demand valuta asing, serta memperkuat kecukupan cadangan devisa.
Apa saja itu tujuh kebijakan itu? Pertama, BI akan melakukan intervensi di pasar valas untuk mengendalikan volatilitas rupiah. Kedua, melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar skunder dengan tetap memperhatikan dampaknya pada ketersediaan SBN bagi inflow dan likuiditas pasar uang. Ketiga, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT), guna mengalihkan likuiditas ke tenor yang lebih panjang.
Selanjutnya, kebijakan keempat adalah menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange (FX) swap dari dua kali sepekan menjadi satu kali sepekan. Kelima, mengubah mekanisme lelang term deposit (TD) valas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan harga (pricing) dan memperpanjang tenor sampai tiga bulan. Keenam, menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen underlying dari yang berlaku saat ini sebesar US$100 ribu menjadi US$25 ribu per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terakhir, ketujuh, melakukan koordinasi dengan pemerintah dan bank sentral lainnya untuk memperkuat cadangan devisa.
Selain itu, Juda menilai sikap Federal Reserve AS yang memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga pada September tahun ini semakin memicu ketidakpastian di pasar keuangan Indonesia. "Artinya, ada spekulasi lagi (kenaikan Fed funds rate) menjadi Desember atau Januari (2016). Jadi, ketidakpastian makin tinggi," lanjutnya.
Kondisi ini akan memaksa BI mempertahankan kebijakan moneter ketat. Untuk saat ini, BI belum akan melakukan perubahan rencana kebijakan. Namun, bukan berarti perubahan rencana stance (sikap, pendirian—red) kebijakan BI tidak akan berubah. Jika dinamika sosial-ekonomi di AS cepat berubah dimungkinkan akan mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh BI. "Data sangat cepat berubah di Amerika, seperti data tenaga kerjanya. Tetapi, sepanjang ini kami belum ada perubahan stance," tuturnya.
Jika The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga, mungkin akan ada tekanan tambahan pada rupiah dan memicu terciptanya pelarian modal ke luar negeri. Untuk itu, BI akan selalu tetap waspada.
Sebelumnya, Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan (FKSSK) sudah melalukan pertemuan dan siap berkomitmen untuk memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Kamis (13/8). “Ada dua kebijakan yang akan diambil terkait dua isu utama,” kata Bambang.
Pertama, kebijakan untuk meningkatkan investasi baik dari sisi Pemerintah maupun swasta. Kedua, kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka menjaga konsumsi domestik. Kebijakan itu hanya bersifat jangka pendek.
Pelemahan rupiah dalam beberapa waktu belakangan sudah mencapai 10 persen. Kondisi ini akhirnya membuat Bank Indonesia (BI) mengambil sejumlah langkah guna menyelamatkan nilai tukar Rupiah. Dalam upaya menjaga stabilitas rupiah terhadap dollar AS (AS$), BI mengoptimalkan operasi moneter melalui tujuh kebijakan jangka pendek.
Langkah jangka pendek itu disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung di gedung BI Jakarta, Kamis (20/8). "Dalam jangka pendek, fokus kebijakan BI diarahkan pada langkah-langkah menjaga stabilitas rupiah," katanya.
Agung menyebutkan ada tujuh kebijakan jangka pendek yang dikeluarkan BI. Secara teoritis, tujuh kebijakan BI tersebut terangkum ke dalam tiga strategi khusus, yakni memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah di pasar uang, pengelolaan supply dan demand valuta asing, serta memperkuat kecukupan cadangan devisa.
Apa saja itu tujuh kebijakan itu? Pertama, BI akan melakukan intervensi di pasar valas untuk mengendalikan volatilitas rupiah. Kedua, melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar skunder dengan tetap memperhatikan dampaknya pada ketersediaan SBN bagi inflow dan likuiditas pasar uang. Ketiga, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT), guna mengalihkan likuiditas ke tenor yang lebih panjang.
Selanjutnya, kebijakan keempat adalah menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange (FX) swap dari dua kali sepekan menjadi satu kali sepekan. Kelima, mengubah mekanisme lelang term deposit (TD) valas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan harga (pricing) dan memperpanjang tenor sampai tiga bulan. Keenam, menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen underlying dari yang berlaku saat ini sebesar US$100 ribu menjadi US$25 ribu per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terakhir, ketujuh, melakukan koordinasi dengan pemerintah dan bank sentral lainnya untuk memperkuat cadangan devisa.
Selain itu, Juda menilai sikap Federal Reserve AS yang memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga pada September tahun ini semakin memicu ketidakpastian di pasar keuangan Indonesia. "Artinya, ada spekulasi lagi (kenaikan Fed funds rate) menjadi Desember atau Januari (2016). Jadi, ketidakpastian makin tinggi," lanjutnya.
Kondisi ini akan memaksa BI mempertahankan kebijakan moneter ketat. Untuk saat ini, BI belum akan melakukan perubahan rencana kebijakan. Namun, bukan berarti perubahan rencana stance (sikap, pendirian—red) kebijakan BI tidak akan berubah. Jika dinamika sosial-ekonomi di AS cepat berubah dimungkinkan akan mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh BI. "Data sangat cepat berubah di Amerika, seperti data tenaga kerjanya. Tetapi, sepanjang ini kami belum ada perubahan stance," tuturnya.
Jika The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga, mungkin akan ada tekanan tambahan pada rupiah dan memicu terciptanya pelarian modal ke luar negeri. Untuk itu, BI akan selalu tetap waspada.
Sebelumnya, Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan (FKSSK) sudah melalukan pertemuan dan siap berkomitmen untuk memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Kamis (13/8). “Ada dua kebijakan yang akan diambil terkait dua isu utama,” kata Bambang.
Pertama, kebijakan untuk meningkatkan investasi baik dari sisi Pemerintah maupun swasta. Kedua, kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka menjaga konsumsi domestik. Kebijakan itu hanya bersifat jangka pendek.
