Badan legislasi (Baleg) DPR RI tengah Menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Berbagai substansi baru yang disepakati panitia kerja (panja) RUU Hak Cipta, salah satunya tentang Dana Abadi Royalti.
Pasal 29 RUU mendefinisikan Dana Abadi Royalti adalah royalti dari ciptaan yang tidak diketahui pencipta atau pemegang hak cipta, atau terdapat sengketa antar pemilik ciptaan, dan/atau royalti atas hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dikelola secara berkelanjutan dengan menjaga nilai pokok dana untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
Fungsi Dana Abadi Royalti antara lain menyimpan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui setelah diumumkan dan disimpan Komite Manajemen Kolektif Nasional (KMKN) paling lama 2 tahun. Jika dikemudian hari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui setelah melewati jangka waktu 2 tahun itu, yang bersangkutan bisa mengambil royaltinya dari Dana Abadi Royalti terhitung sejak diketahui.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menilai ketentuan ini sudah memenuhi rasa keadilan. Sebab banyak lagu, hak cipta, dan hak terkait yang tidak diketahui pemiliknya, tapi karya-karyanya itu sudah digunakan. “Tentang Dana Royalti ini transparansi dan akuntabilitasnya harus dijelaskan,” kata politisi partai Gerindra itu dalam rapat panja pengharmonisasian pemantapan konsepsi RUU Hak Cipta, Jumat (13/02/2026) kemarin.
Pasal 49 RUU mengatur KMKN mengelola Dana Abadi Royalti. Nilai manfaat atau imbal hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Abadi Royalti sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) dapat digunakan untuk 5 hal. Pertama, penguatan ekosistem pengelolaan royalti.
Kedua, bantuan sosial bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ketiga, peningkatan kapasitas bagi pencipta. Keempat, jaminan sosial bagi orang perseorangan pencipta atau pemegang hak cipta. Kelima, sosialisasi hak cipta dan hak terkait yang berkaitan dengan pengelolaan royalti.
Penggunaan imbal hasil dan nilai manfaat itu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi pemajuan ekosistem permusikan dan non permusikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola dan imbal hasil serta manfaat Dana Abadi Royalti diatur dalam Peraturan Menteri.
