Bob mengingatkan dalam Peraturan Menteri tentang penggunaan nilai manfaat dari pengelolaan Dana Abadi Royalti ini jangan sampai menghilangkan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Besaran pokok Dana Royalti itu tidak boleh dikurangi, harus sesuai dengan tujuan RUU Hak Cipta. “Kunciannya harus jelas. Jangan sampai hak ekonomi pencipta yang belum diklaim atau belum diberikan bahkan lebih dari 2 tahun ini tidak boleh berubah,” ujarnya.
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menyebut harus diatur tegas yang dimanfaatkan KMKN itu imbal hasil pengelolaan Dana Abadi Royalti. Pengelolaan dan penggunaan imbal hasil ini berbeda. Pengelolaan imbal hasil ini membutuhkan tata kelola misalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Usulan Lain Once Mekel
Dalam kesempatan itu salah satu pengusul RUU sekalaigus anggota Komisi X DPR Elfonda Mekel mengusulkan ketentuan yang mengatur lisensi ekonomi berdasarkan kesepakatan antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pengguna. “Ini memberikan ruang untuk memungut sendiri, tidak melalui mekanisme LMK. Tapi dibatasi perjanjian ini harus disusun dan dilaksanakan sesuai peraturan perudnang-undangan yang berlaku,” usul pria yang disapa Once itu.
Bob menilai usulan Once itu berpotensi mengembalikan ‘rezim izin’ yang rawan perselisihan. Lebih baik mekanisme ini dilakukan satu pintu melalui KMKN. Sebab karya pada dasarnya digunakan baik untuk sendiri dan orang lain. Sehingga tidak tepat lagi jika menggunakan mekanisme tersebut karena permintaan izin itu bisa jadi dikabulkan atau ditolak. Alhasil Pasal 93 RUU Hak Cipta untuk sementara disepakati kembali seperti rumusan awal yang berbunyai “Pemberian Lisensi Hak Cipta lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial dilakukan hanya melalui KMKN.”
