Sejumlah aktivis LSM pemerhati HAM dan penegakan hukum kembali mengkritik RUU Intelijen yang sedang dibahas oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah. Mereka menilai RUU Intelijen ini justru akan memperkeruh sistem penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Erna Ratnaningsih mengkritisi sikap Pemerintah dan DPR yang bersikukuh memberikan kewenangan pemeriksaan intensif kepada intelijen. Kewenangan ini bisa ditafsirkan bahwa intelijen bisa melakukan penangkapan dalam pemeriksaan intensif itu.
“Kewenangan pemeriksaan intensif alias penangkapan di dalam undang-undang intelijen kepada lembaga intelijen bukan hanya akan merusak mekanisme criminal justice system tetapi juga akan membajak sistem penegakan hukum itu sendiri,” ujar Erna di Gedung YLBHI, Jakarta, Senin (2/5).
Erna menjelaskan memberikan kewenangan menangkap untuk intelijen yamg bekerja secara rahasia dan tertutup sama saja melegalisasi aksi “penculikan” yang selama ini diduga dilakukan oleh intelijen. Pasalnya, penangkapan yang diatur dalam RUU ini bisa dilakukan seenaknya tanpa didampingi pengacara, tanpa diketahui keluarga ataupun pihak lain terkait sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
Lebih lanjut, Erna mejelaskan berdasarkan KUHAP, penangkapan merupakan kewenangan upaya paksa yang dilakukan dengan syarat yang ketat. Selain itu, penangkapan hanya boleh dilakukan dalam kegiatan projustitia dan harus dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa dan penegak hukum lainnya.
“Dalam konteks ini, badan intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian dari aparat penegak hukum sehingga salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap,” tuturnya.
Menurut Erna, pemberikan kewenangan penangkapan ini merupakan langkah mundur. Ia mengingatkan di era orde baru, intelijen dapat seenaknya menangkap (menculik) para aktivis-aktivis HAM. “Pemberian format ini sama saja mengembalikan intelijen seperti di era orde baru,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan draf RUU Intelijen ini masih dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Usulan pemberian kewenangan penangkapan kepada intelijen ini juga masih akan terus dibahas. Namun, Purnomo mengingatkan pentingnya kewenangan penangkapan ini untuk intelijen.
“Terus terang saja, kita sekarang di sektor keamanan kesulitan. Kita tahu ini si A sudah punya niat ini. Kita tahu si A sudah meracik bom, tapi kita tidak bisa nangkap,” ujarnya sebagaimana dilansir situs resmi Kementerian Pertahanan. Saat ini memang belum ada satu peraturan perundang-undangan pun yang memberikan intelijen kewenangan penangkapan.
Meski begitu, Purnomo juga mengusulkan agar pemberian kewenangan penangkapan ini kelak diiringi penjatuhan sanksi bagi intelijen yang melakukan salah tangkap. “Kalau salah tangkap, berikan sanksi yang cukup ketat di peraturan perundang-undangannya. Jadi kalau seorang petugas salah tangkap, kasih saja dia sanksi berat,” katanya.
Direktur Program Imparsial Al A’raf meminta agar pemerintah dan DPR tidak mempolitisasi isu-isu terorisme untuk memberikan kewenangan besar kepada intelijen. Ia menilai urusan penegakan hukum sudah ada lembaga yang berwenangan melakukannya.
Misalnya, dalam penanganan terorisme, Mabes Polri sudah memiliki Detasemen Khusus 88 (Densus 88) anti teror. Apalagi, Densus 88 juga bisa melakukan tugas-tugas intelijen dengan memantau orang-orang yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme.
