Dede menyebut perlu kajian mendalam terhadap RUU dan menggali masukan dari pelaku kepariwisataan. RUU ini layak menjadi RUU carry over untuk dibahas DPR periode 2024-2029. Sebab ada substansi penting yang belum disepakati. RUU Kepariwisataan perlu dilakukan pendalaman, mendapat masukan pakar, uji publik dan lainnya.
“RUU ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk membangun pariwisata Indonesia menjadi inklusif dan berkelanjutan,” harapnya.
Wakil Ketua Komisi 10, Hetifah Sjaifudian, menambahkan pemerintah dan DPR telah membahas berbagai substansi RUU Kepariwisataan. Fraksi partai Golkar mendukung substansi RUU Kepariwisataan yang mengubah paradigma mass tourism menjadi quality tourism, menjaga nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti adat istiadat, warisan budaya, kekayaan alam dan lainnya.
Dia menilai RUU ini memberikan arah pariwisata bergerak lebih maju. Ada perbaikan mendasar, mengenai pengaturan kepariwisataan secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan budaya dan ekonomi kreatif. Tata kelola dan pembangunan pariwisata didasarkan pada ekosistem yang objektif dan berbasis riset.
Hetifah mengingatkan kepariwisataan harus berkelanjutan dan budaya lokal bertaraf internasional sehingga dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Kepariwisataan berjumlah lebih dari 1.500 DIM yang disodorkan pemerintah membutuhkan waktu pembahasan yang cukup.
Sayangnya, rentang waktu yang tersisa bagi pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Kepariwisataan sangat singkat jelang demisioner. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembahasan secara mendalam. Beberapa substansi penting yang butuh waktu memadai untuk dibahas antara lain soal budaya dan pariwisata serta ekosistem kepariwisataan.
“Berdasarkan beberapa pandangan itu, fraksi partai Golkar setuju RUU Kepariwisataan menjadi RUU Operan atau carry over pada DPR periode 2024-2029,” ujarnya membacakan pendapat mini fraksi partai Golkar terhadap RUU Kepariwisataan.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan secara umum pemerintah dan Panja RUU Kepariwisataan sepakat melakukan kajian mendalam terhadap DIM pemerintah. Pemerintah tetap pada pendirian perubahan UU Kepariwisataan meminimalisir perubahan lebih dari 50 persen substansi.
Misalnya, hanya menyisipkan perubahan pada bab yang sudah ada. Proses pembahasan RUU melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna baik yang terdampak langsung atau punya kepentingan terhadap materi RUU.
“Bentuk masukan secara lisan dan tulisan dengan metode pelaksanaan secara daring dan luring. Bentuk konsultasi publik seperti kunjungan kerja, seminar, dan konsultasi publik lain,” imbuhnya.
