Sedianya agenda rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan bahwa RUU Keuangan Negara yang dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) menjadi inisiatif dewan batal dilakukan. Hal itu dikarenakan terdapat sejumlah anggota dewan yang belum memiliki RUU di tangan mereka.
“Kami minta drafnya dilengkapi dulu kepada kami, sehingga bisa kami putuskan disetujui atau tidak. Kami usul agar (pengambilan keputusan, red) ditunda,” ujar Anggota Komisi XI dari PDIP Dolfie OFP dalam rapat paripurna, Senin (20/5).
Sejumlah anggota dewan lain juga meminta hal yang sama. Menurut Anggota Komisi IX dari PKS Anshori Siregar penundaan hanya berlaku sementara hingga anggota dewan yang lain memperoleh draf RUU tersebut. “Biar enggak terbiasa dan menjadi pelajaran. Ditunda, besok-besok diagendakan lagi,” katanya.
Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, RUU Keuangan Negara yang akan diambil keputusan menjadi inisiatif dewan ini belum pernah dibahas di Komisi XI. Ia berharap agar Baleg mau memberikan penjelasan terlebih dahulu ke Komisi XI mengenai inti RUU tersebut.
Atas dasar itu pula Melchias berharap agar pengambilan keputusan RUU Keuangan Negara ini menjadi inisiatif DPR ditunda terlebih dahulu. “Masalah keuangan negara belum pernah dibahas di Komisi XI. Baleg berikan penjelasan ke Komisi XI dahulu. Makanya ditunda dulu, siapa yang lebih clear yang membahas RUU tersebut,” katanya.
Mendengar ‘ocehan’ rekan-rekannya, Wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusumah mengatakan, pengambilan keputusan ini belum masuk dalam pembahasan, melainkan masih dalam tahap persetujuan sebagai inisiatif DPR atau bukan. Alasan itu menjadi jawaban bahwa masih ada anggota dewan yang belum memiliki RUU tersebut.
Selaku penyusun RUU, kata politisi PPP tersebut, Baleg yang juga koordinator di bidang legislasi memiliki kewenangan yang lebih ketimbang komisi. Menurutnya, penyusunan draf RUU Keuangan Negara oleh Baleg sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
