Direktur program Imparsial, Al Araf mengatakan RUU Komponen Cadangan untuk saat ini belum penting dibahas di DPR. Pasalnya, sebagian besar negara, terutama yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mulai mengevaluasi kebijakan tersebut karena dinilai membuka ruang rezim pemerintahan militeristik. Untuk itu, penguatan pertahanan negara-negara tersebut difokuskan pada kecanggihan teknologi militer dan profesionalisme prajurit.
Pria yang disapa Al itu mengatakan, ada ketentuan dalam RUU Komponen Cadangan yang mengharuskan setiap warga negara ikut wajib militer. Padahal, pasca perang dingin, mayoritas negara yang dulunya menerapkan wajib militer, kini mulai meninggalkannya. Sifatnya menjadi sukarela. Seperti di Perancis, Jerman dan Amerika Serikat. Sehingga, ketika ada warga yang menolak mengikuti wajib militer dalam rangka memenuhi komponen cadangan, tidak ada sanksiyang dijatuhkan.
Sayangnya, Al melanjutkan, hal tersebut tidak berlaku dalam RUU Komponen Cadangan yang digagasKementerian Pertahanan (Kemhan). Pasalnya, dalam rancanganitu ada sanksi pidana satu tahun bagi warga negara yang menolak mengikuti wajib militer.
Anggaran yang dialokasikan untuk menggelar wajib militer itu juga bukan hanya diambil dari APBN, tapi juga APBD. Dalam RUU tersebut Al melihat dana yang dikucurkan salah satunya digunakan untuk mengupah warga yang menjalani pelatihan wajib militer. Upahnya sesuai dengan besaran yang diterima di perusahaan tempat warga tersebut bekerja.
Oleh karenanya, Al menghitung anggaran yang bakal tersedot dalam kegiatan wajib militer sangat besar. Apalagi pemerintah berencana menargetkan peserta wajib militer tiap tahun mencapai 3000orang. Belum lagi perusahaan tempat warga yang mendapat panggilan wajib milter itu bekerja, akan kesulitan mencari tenaga kerja pengganti. Ujungnya, produktifitas perusahaan menurun dan berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi dan bisnis nasional. Ia mengingatkan, itulah salah satu hal yang disorot tajam negara anggota OECD terhadap wajib militer, dimana mengganggu perekonomian negara.
“Negara anggota OECD secara implisit menolak, karena menggangu ekonomi dan bisnis. Malah mereka menekankan peningkatan teknologi (pertahanan,-red) dan tentara profesional,” kata Al dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Senin (10/6).
Selain itu, mengacu buku putih yang diterbitkan pemerintah,Al melihat posisi Indonesia untuk jangka pendek dan menengah kemungkinannya sangat kecil diserang negara lain. Dalam buku tersebut ancaman keamanan lebih besar datang dari dalam negeri seperti isuSARA,pemberontakan bersenjata, terorisme dan konflik komunal.
