RUU Komponen Cadangan menurut Al juga tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri yang dikumandangkan Presiden SBY yaitu Thousand Friends, Zero Enemy. Lewat kebijakan itu Al melihat Presiden SBY giat membangun komunitas ASEANyang lebih mengedepankan diplomasi. “Ini kebijakan politik luar negeri dengan dalam negeri nggak nyambung,” tukasnya.
Atas dasar itu Al mendesak agar DPR cerdas dan tidak menanggapi RUU Komponen Cadangan yang diajukan pemerintah. Ia mengimbau agar DPR lebih mengutamakan pembahasan peraturan lainnya yang selaras dengan reformasi sektor pertahanan, seperti merevisi UU Peradilan Militer. Pasalnya, amandemen regulasi itu sudah diamanatkan dalam konstitusi, TAP MPR No.VII Tahun 1999 dan UU TNI. Apalagi, maraknya kasus kekerasan yang melibatkan militer belakangan ini harus menjadi perhatian serius dalam rangka reformasi TNI.
Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan perang yang terjadi dewasa ini mengikutsertakan teknologi canggih. Misalnya, perang di dunia maya dan nuklir. Melihat hal itu Poengky menilai tidak tepat jika pertahanan yang disiapkan pemerintah mengandalkan pengerahan rakyat di darat. Tapi harus meningkatkan teknologi dan kesejahteraan prajurit di komponen utama.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi bidang Pertahanan DPR, Tubagus Hasanudin menyatakan RUU Komponen Cadangan seharusnya tidak menjadi prioritas. Soalnya, ia menilai kemungkinan tidak akan ada ancaman agresi militer selama 10-15 tahun ke depan. Ditambah dengan kekuatan 420 ribu personil TNI dan peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta perbaikan kesejahteraan para prajuritnya.
Sementara Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Pos M. Hutabarat menuturkan bahwa pilihan pemerintah menyusun RUU Komponen Cadangan sudah sesuai dengan amanat UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa militer adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Militer ini didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
