Perdebatan perlu tidaknya RUU Organisasi Kemasyarakatan masih terus berlangsung meskipun pengesahannya masih tertunda. Penolakan antara lain datang dari pengurus organisasi keagamaan. Pengurus organisasi keagamaan memberikan pendapat resmi di depan rapat konsultasi dengan DPR, Rabu (26/6) lalu.
“RUU Ormas tidak diperlukan, tidak ada urgensi dan relevansi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin.
Pandangan dan sikap Muhamadiyah mengikuti perkembangan pembahasan RUU Ormas di Pansus. Menurut Din, Muhamadiyah menentukan sikap terhadap RUU Ormas pada tiga hal, yakni pengawalan reformasi Indonesia, konsolidasi demokrasi, dan penegakan konstitusionalisme. Din berpendapat, masih terdapat sejumlah pasal dalam RUU Ormas yang tidak memberikan kebebasan.
Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat dijamin konstitusi. Dalam era kekinian, kata Din, hubungan negara dan masyarakat bersifat kemitraan strategis. Karena itulah dengan adanya RUU Ormas dinilai akan membatasi kemitraan.Din berpendapat UU ormas sebaiknya ditiadakan. Jadi, langkah yang diambil bukan revisi UU No. 8 Tahun 1985, tetapi justru mencabut atau menghapusnya.
Sekretaris Eksekutif Kongres Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, berpendapat RUU Ormas tak mengalami perubahan berarti. Padahal banyak kelompok masyarakat sipil sudah memberikan masukan. Kalaupun ada perubahan, kata dia, ‘hanya tambal sulam’. KWI mengambil sikap menolak RUU Ormas karena seharusnya organisasi kemasyarakatan itu adalah partner negara. ‘Bukan underbouw,’ tandasnya.
Senada dengan Din dan Romo Benny, Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow menegaskan RUU Ormas akan mengembalikan pemerintahan era Orde Baru, kembali menjadi otoriter. Menurutnya, seolah Ormas seperti halnya Parpol. Padahal PGI misalnya, kata Jerry merupakan perkumpulan dari 88 gereja di Jakarta.
Dikatakan Jeirry, terdapat kekeliruan dalam RUU Ormas. Pertama, cara pandang yang digunakan dalam RUU Ormas adalah melakukan kontrol. Akibatnya, pemerintah mendapat pembenaran untuk melakukan kontor gerak Ormas. Dengan kata lain, pemerintah mengekang kebebasan dan menghalangi Ormas untuk melakukan kontrol dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. “Ini menjadi basis menuju pemerintahan otoriter,” ujarnya.
Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan semua masukan akan diakomodasi. Namun terkait masukan soal hubungan negara dengan masyarakat memang perlu diatur. Haramain menantang sejumlah organisasi untuk merumuskan aturan hubungan negara dengan masyarakat. “Aturannya seperti apa, ayo kita diskusikan, ayo kita ubah pasalnya,” ujarnya.
Menurutnya terdapat infomasi yang tidak sesuai terkait RUU Ormas. Ia berpendapat RUU Ormas seolah mengatur orang yang berkumpul dan berserikat. Padahal, persyarakat membuat Ormas cukup tiga orang atau lebih. Selain itu, kepentingan pemerintah memfasilitasi Ormas dalam bentuk kebijakan atau hibah.
Namun pemberian hibah mesti ada persyaratannya. Namun soal bab keuangan, Ormas diperbolehkan menerima dana asing. “Tentang dana asing akhirnya semua bicara bahwa mereka mendapat dana asing. Tidak ada pasal yang menerima dana asing, yang ada hanya mengatur,” ujar anggota Komisi II itu.
Haramain yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan semua proses pembuatan RUU telah dilalui, termasuk melakukan konsultasi kembali dengan Ormas pasca ditundanya RUU Ormas pada pekan lalu. “Insya Allah tetap (Selasa, 2/7), disahkan). Mudah-mudahan pertemuan ini akan mengubah sikap dari teman-teman,” pungkasnya.
