RUU Polri Perlu Perkuat Kompolnas Sebagai Lembaga Pengawas
Utama

RUU Polri Perlu Perkuat Kompolnas Sebagai Lembaga Pengawas

Kompolnas perlu diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan secara riil dan efektif, memantau pengaduan, mengakses data, mengevaluasi kebijakan, dan pemantauan agar Polri bisa lebih dipercaya publik.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FH UP), Fritz Edward Siregar, mengatakan penguatan Kompolnas antara lain juga mengurusi pengaduan masyarakat, tata kelola, kode etik, dan pengawasan yang membuat Polri lebih dipercaya publik. Tapi Kompolnas tidak boleh menjadi penyidik bayangan, menentukan tersangka, dan lainnya. Fungsi pengawasan Kompolnas harus fokus pada tata kelola institusi Polri, dan penanganan etik.

“Kompolnas harus diperkuat untuk melihat sistem, tapi tidak memegang kemudi perkara, memberi masukan kebijakan, tapi tidak menjadi penyidik bayangan,” ujarnya.

Fritz juga mengusulkan RUU Polri memperkuat dan mengatur pendidikan HAM dan demokrasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan Polri. Hal ini penting sebagai standar profesionalisme kepolisian karena kewenangan Polri berkaitan dengan martabat manusia. Pendidikan HAM perlu menjadi bagian dari pembentukan pelatihan promosi, evaluasi, dan etik profesi. “Dengan begitu HAM tidak melemahkan ketegasan Polri, justru membuat tindakan Polri menjadi lebih sah, proporsional, dan dipercaya,” ujarnya.

Guru Besar Hukum Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Tedi Sudrajat menyoroti penugasan anggota Polri di luar institusi Polri. Penugasan ini harus diatur dengan pembatasan yang ketat. Meritokrasi menjadi prinsip yang paling penting, sifatnya lintas sektoral tak hanya di ranah sipil, tapi juga Polri dan jabatan non sipil lainnya. RUU Polri perlu mengatur beragam jabatan penugasan anggota Polri selain di institusinya.

“Penugasan di luar kepolsiian arahnya pembatasan secara ketat, jadi pembatasan yang dilegitimasi melalui peraturan,” usulnya.

Sejumlah syarat yang harus dicermati terkait penugasan ini antara lain tidak boleh ada pertentangan norma. Pasal 19 ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur jabatan aparatur sipil negara (ASN) tertentu dapat diisi dari anggota TNI dan Polri. Serta jabatan ASN tertentu diatur dalam UU yang mengatur antara lain tentang Polri. RUU Polri perlu mengatur secara spesifik jabatan apa saja yang bisa diampu anggota Polri serta instansinya. Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 menegaskan instansi yang bisa diampu ASN jabatan tertentu yakni instansi pusat.

“Jadi anggota Polri yang masuk jabatan ASN tertentu ada syaratnya ini berkorelasi dengan AUPB (Asas-asas umum pemerintahan yang baik) akuntabilitas, transparansi dan netralitas,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info