RUU PPSK Bakal Diboyong ke Paripurna
Terbaru

RUU PPSK Bakal Diboyong ke Paripurna

Bakal diambil keputusan tingkat dua untuk disetujui menjadi UU. Ada lima belas poin yang diatur dalam RUU PPSK.

Rofiq Hidayat
Bacaan 5 Menit
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Istimewa

“Apakah kita setuju dengan RUU PPSK, pemerintah setuju?”. Pertanyaan dari Ketua Komisi XI Kahar Muzakir itu menjadi penanda pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) antara Komisi XI bersama dengan pemerintah di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (8/12/202). Kendati seluruh fraksi memberikan persetujuan, namun ada pula yang memberikan sejumlah catatan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPSK, Dolfie Othniel Frederic Palit dalam laporannya berpandangan kelembagaan dan stabilitas pengembangan maupun penguatan industri sektor keuangan menjadi ruang lingkup RUU PPSK. Bagi Komisi XI, RUU PPSK menjadi momentum dalam mereformasi sektor keuangan dalam negeri.

RUU PPSK yang disusun dan dibahas dengan menggunakan metode omnibus law itu merupakan rancangan aturan dalam rangka memperkuat jaringan pengamanan sistem keuangan. Setidaknya terdapat lima belas poin yang diatur dalam RUU PPSK untuk kemudian disahkan menjadi UU.

Baca Juga:

Pertama, kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penguatan jaringan sistem keuangan. Poin tersebut menjadi satu dari sekian pokok pembahasan Panja. Lantas, aspek penguatan dengan memperkuat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) supaya terciptanya pengambilan keputusan yang efektif dalam menjaga stabilitas dan pengembangan sistem keuangan. Dia menilai dalam memperkuat mandat Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) supaya kian aktif memelihara stabilitas sistem keuangan. Termasuk soal mekanime penanganan persoalan likuiditas bank dan solvabilitas perbankan.

Kedua, pengembangan dan penguatan industri sektor keuangan. Menurutnya, terdapat pengaturan peran perbankan dan perbankan syariah. Tujuannya dalam upaya mempercepat proses konsolidasi perbankan, sehingga perbankan di tanah air terus dapat berdaya saing. Selain itu, RUU PPSK memperkuat pengaturan peran bank digital dan pemanfaatan informasi  perbankan.

Tak hanya itu, dilakukan penguatan terhadap peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk menggerakan roda perekonomian daerah. Begitu pula dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta memperluas cakupan kegiatan usaha perbankan syariah dalam menggerrakan roda perekonomian nasional.

Ketiga, pasar modal, pasar uang dan pasar valuta asing. Menurutnya, poin ini terdapat empat hal yang disusun yakni mengembangkan kapasitas infrastruktur pasar berbasis teknologi dan peninkatan daya saing; memperkuat standardisasi pengaturan dan pengawasan instrumen keuangan dengan memenuhi tata kelola perusahaan yang baik, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif hingga keandalan; memperkuat sebagai alternatif pembiayaan; dan mendukung implementasi perdagangan karbon di pasar modal; serta mengatur instrumen SUN dalam pembiayaan proyek.

Keempat, asuransi dan penjaminan. RUU PPSK mengatur lima hal dalam penguatan sektor asuransi dan penjaminan. Seperti memperluas ruang lingkup usaha perasuransian, memperkuat market conduct pelaku usaha perasuransian, menegakkan kebijakan spin off unit asuransi, memperkuat tata kelola perusahaan asuransi usaha bersama, dan membentuk program penjaminan polis.

Kelima, usaha bullion, LPEI dan perpajakan. Menurutnya, RUU PPSK mengatur usaha jasa bullion di bawah pengawasan OJK. Karenanya, perlu pula mengatur penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta mengatur insentif perpajakan di sektor keuangan.

Keenam, dana pensiun. Menurutnya ada sejumlah hal yang bakal didorong pemeirntah yakni meningkatkan perlindungan di hari tua bagi pekerja Indonesia. Kemudian mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap program pensiun. Termasuk mempercepat akumulasi dana berjangka sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Ketujuh, kegiatan usaha simpan pinjam. Menurutnya, RUU PPSK bertujuan menata ulang dan memperkuat fungsi pengawasan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan koperasi yang menjalankan usahanya di sektor jasa keuangan.

Kedelapan, pelaporan keuangan. Dolfie menuturkan RUU PPSK mendorong lima hal dalam pelaporan keuangan. Mulai kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian standar laporan keuangan, pembentukan komite standar yang independen, serta platform bersamaan laporan keuangan, serta kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan berkelanjutan.

Kesembilan, konglomerasi keuangan. Menurutnya, RUU PPSK bertujuan meningkatkan pengaturan serta pengawasan terhadap konglomerasi keuangan yang signifikan. Bahkan berdampak terhadap sistem keuangan. Kesepuluh, inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) dan perlindungan konsumen. Bagi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ada empat poin yang bakal didorong pemerintah.

Yakni mempertegas badan hukum penyelenggaraan dan perizinan ITSK dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari praktik ITSK ilegal. Kemudian memperkuat koodinasi pengaturan dan pengawasan ITSK dengan prinsip keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi, mitigasi serta integrasi ekonomi dan keuangan digital. Terakhir, memperkuat peran asosiasi dalam mendukung pengawasan oleh otoritas berwenang.

Kesebelas, keuangan berkelanjutan. Menurutnya, RUU PPSK memiliki tujuan mempertegas komitmen pemerintah dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan yakni dengan mendorong pelaku usaha sektor keuangan (PUSK), emiten, dan perusahaan publik yang menerapkan keuangan berkelanjutan.

Kemudian memperkuat kerja sama para pemangku kepentingan dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan melalui program keuangan berkelanjutan. Antara lain dengan dukngan kebijakan fiskal, moneter, sistem pembayaran, makroprudensial dan mikroprudensial, serta pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan.

Keduabelas, literasi keuangan dan inklusi keuangan.  Menurutnya, ada tiga tujuan yang didorong pemerintah dalam RUU PPSK yakni meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui koordinasi dan sinergi antar lembaga sektor keuangan, serta mewajibkan PUSK terlibat dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Kemudian mengatur prinsip dan cakupan, pengawasan dan pengaturan hak kewajiban serta perjanjian antara konsumen dan PUSK sebagai upaya menciptakan ekosistem perlindungan konsumen. Selanjutnya, meningkatkan perlindungan data dan memperkuat upaya penyelesaian sengketa.

Ketiga belas, smber daya manusia (SDM) sektor keuangan. Pemerintah mendorog PUSK dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM sektor keuangan dengan keahlian. Pemerintah pun memperkuat ekosistem profesi sektor keuangan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas profesi. Keempat belas, akses pembiayaan UMKM. Menurutnya, pemerintah menginginkan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yakni dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau manajemen risiko.

“Serta mengatur mengenai hapus tagih kredit UMKM pada bank/lembaga keuangan non bank.”

Kelima belas, reformasi penegakan hukum sektor keuangan. Baginya, dengan RUU PPKS pemerintah hendak mereformasi penegakan hukum sektor keuangan dengan menyesuaikan besaran sanksi pidana denda, serta lamanya waktu pemidanaan. Tak hanya itu, adanya upaya mengharmonisasi penegakan hukum di masing-masing industri sektor keuangan. “Serta mengedepankan prinsip restorative justice,” katanya.

Tonggak reformasi sektor keuangan

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengamini pandangan Panja RUU PPSK. Baginya, RUU tersebut menjadi pondasi penting dalam pencapaian visi Indonesia 2045 mendatang yakni menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi. Dengan begitu, diharapkan Indonesia masuk lima besar negaara kekuatan ekonomi dunia.

RUU PPSK menjadi tonggak dalam mereformasi sektor keuangan, serta menjadi salah satu pondasi penting mendorong perekomian. Menurutnya, Indonesia penting dalam memperkuat sektor keuangan agar dapat berjalan optimal dalam melaksanakan peran intermediasi, serta mendorong roda perekonomian masyarakat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan RUU PPSK amat relevan di tengah kondisi global. Sebab, dinamika global dan domestik dalam situasi ketidakpastian yang perlu diantisipasi. Baginya, tantangan tersebut menjadi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Apalagi Indonesia baru saja bangkit dari keterpurukan atas situasi pandemi Covid-19.

Untuk itu, RUU PPSK menjadi penting dalam menjawab berbagai tantangan masa depan yakni perubahan iklim dan potensi disrupsi dari perkembangan teknologi terhadap aktivitas perekonomian. Menurutnya, RUU PPSK menjadi bagian dalam mereformasi dan menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan merata.

“Tanpa reformasi, sektor keuangan Indonesia akan terus tergantung pada modal dari luar negeri di dalam memenuhi kebutuhan investasi dan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu RUU ini sangat bermakna dalam memperkokoh kemandirian ekonomi bangsa,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info