Anggota JARI PPTKILN dari Aspek Indonesia, Nurus S Mufidah, mengusulkan agar asuransi untuk pekerja migran selaras dengan pelaksanaan jaminan sosial nasional yang rencananya digelar lewat BPJS. Menurutnya, salah satu masalah yang menyelimuti pekerja migran terkait dengan pencairan klaim asuransi yang sangat rumit. Padahal, sebelum diberangkatkan, seorang pekerja migran membayar sebesar Rp400 ribu untuk asuransi. Mengingat asuransi yang selama ini ada untuk pekerja migran diserahkan kepada swasta, perempuan yang disapa Fida itu merasa proses klaimnya menyulitkan pekerja migran.
Ujungnya, pekerja migran tak kunjung memperoleh haknya. Untuk mengatasi hal itu, Fida mendesak agar pembahasan RUU PPILN yang saat ini berlangsung di DPR tak luput memperhatikan soal asuransi. Ia berharap asuransi untuk pekerja migran dikelola BPJS. Mengingat BPJS adalah lembaga pemerintah dan bekerja dengan prinsip nirlaba, diharapkan proses pencairan klaim dapat dilakukan dengan cepat serta mudah. “Asuransi TKI diserahkan ke swasta itu banyak menimbulkan masalah,” kata dia dalam diskusi di Jakarta, Rabu (17/4).
Pada kesempatan yang sama, anggota Panja RUUPPILNdari fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengaku kesulitan ketika membantu pekerja migran yang mengajukan klaim. Pasalnya, PJTKI dan perusahaan asuransi yang bersangkutan dinilai mempersulit proses tersebut dengan menyaratkan bermacam hal yang memberatkan. Misalnya, si pekerja migran diwajibkan membawa surat keterangan tertentu dan harus membawanya ke kantor pusat PJTKI di Jakarta sebagai bukti.
Padahal, tempat tinggal pekerja migran di daerah Jawa Timur. Akibat kelelahan mondar-mandir ke Jakarta untuk mengurus klaim tersebut tapi tak berbuah hasil, si pekerja migran putus asa. Sayangnya, ketika mencoba membantu pekerja migran dengan cara menghubungi langsung pihak PJTKI dan perusahaan asuransi, Eva tak mendapat jawaban yang memuaskan. Ujungnya, sampai saat ini klaim itu tak kunjung cair. “Klaim asuransi sulit, membuat frustasi TKI,” pungkasnya.
















