Menurut catatan kuasa hukum KPU, pihak Pemohon berulang kali menuntut agar MK tidak bertindak sebagai Mahkamah Kalkulator dalam mengadili sengekta PHPU Presiden kali ini.
“Dalam Permohonannya (menyinggung hal perihal Mahkamah Kalkulator) lebih dari sepertiga halaman,” ujar Ali Nurdin.
Baik Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan menjelaskan seluruh hal yang didalilkan Pemohon pada sidang perdana. Sidang dilanjutkan esok hari, Rabu (19/6), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli.
