Kedua, jika perbuatan tindak pidana dalam perkara yang ditangani KPK dan Mabes Polri berbeda satu sama lain. Misalnya, di Mabes Polri ditangani mengenai perkara penyalahgunaan wewenang, sedangkan di KPK ditangani mengenai perkara suap menyuap. Terhadap hal ini, kedua instansi bisa menyidik masing-masing.
“Mesti tidak mungkin satu perbuatan dalam satu proyek dia diancam dengan dua perbuatan, itu agak sulit. Kecuali tindak pidananya berbeda, misal yang satu suap, yang satu lagi penyalahgunaan wewenang,” ujar Muzakkir.
Jika dalam kasus ini sudah ada yang ditahan oleh Polri, maka tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK tak bisa ditahan lagi. Tapi, lanjut Muzakkir, KPK masih memiliki kewenangan untuk memeriksa tersangka tersebut di tahap penyidikan meski dalam status tahanan Polri.
Apabila perkara yang disidik Mabes Polri untuk tersangka yang sama sudah dilimpahkan ke penuntutan, ia menyarankan agar KPK berkoordinasi secara intensif dengan Kejaksaan Agung. Koordinasi ini bisa berbentuk supervisi kasus untuk ditangani KPK sendiri atau memberikan tambahan data dan informasi untuk kasus yang ditangani polisi.
“Saya sejak dahulu menghindari, jangan sampai KPK dengan polisi dengan jaksa itu kompetisi. Maka itu tugas KPK jika perkara ditangani oleh mereka adalah supervisi, monitor perkara itu bagaimana, jadi tidak perlu kompetisi yang penting koordinasi,” kata Muzakkir.
Atas dasar itu, lanjut Muzakkir, kuncinya ada di KPK. Jika perkara yang sama sudah ditangani Polri, maka koordinasi menjadi jalan keluarnya. “Karena jaksa bisa mengembalikan perkara, pra penuntutan dan bisa juga menyidik tambahan. Jika KPK dan jaksa bijaksana, maka tidak perlu dilakukan pra penuntutan atau dikembalikan kepada penyidik, jaksa menambah hasil sidikan itu supaya lebih lengkap,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi berharap ada sikap tegas dari Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara simulator yang tersangka di Mabes Polri sama dengan yang di KPK. Menurutnya, sikap tegas kejaksaan bisa berbentuk meneruskan perkara ini ke pengadilan atau tidak.
“Kita berharap Kejaksaan tentukan sikap terhadap masalah ini, Sejalan dengan itu KPK masih mengusut DS (mantan Kakorlantas Djoko Susilo),” ujar Johan di kantornya.
