Dalam kesaksiannya, Nabiel mengatakan sepanjang pengetahuannya NMR sebagai perusahaan tambang telah memiliki izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diperoleh sebelum masa kementerian Nabiel. NMR bahkan telah menempuh studi Ecological Risk Assesment (ERA) sebagaimana diminta oleh Meneg LH yang ketika itu dijabat oleh Sony Keraf. Melalui suratnya No. 1456 Tahun 2000, Sony meminta NMR untuk melakukan studi ERA dalam waktu enam bulan. ERA sebenarnya bukan kewajiban karena tidak undang-undang yang mengaturnya, tapi karena telah disepakati oleh kedua belah pihak maka dijalankan juga, jelas Nabiel.
Selama menjabat sebagai Meneg LH, Nabiel telah membentuk sebuah tim teknis terpadu untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan pertambangan NMR. Berdasarkan hasil penelitian tim yang juga melibatkan POLRI, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Kelautan, Pemerintah Provinsi Sulut, serta instansi lainnya, ditemukan bahwa kandungan merkuri dan arsenik di teluk Buyat dan sekitarnya masih di bawah baku mutu dan tidak tercemar. Hal ini kemudian menjadi masalah karena setelah Nabiel melepaskan jabatannya, terbit laporan dengan hasil yang berbeda.
Kalau soal itu, saya hanya bertanggungjawab untuk yang ini (laporan pertama, red.). Soal perbedaan silahkan tanya yang sesudah saya, jawab Nabiel, ketika diminta klarifikasinya seusai persidangan.
Asas subsidiaritas
Ahli berikutnya, Daud Silalahi mengatakan pada dasarnya UU No. 23 Tahun 1997 menganut asas subsidiaritas dalam konteks penegakkan hukum lingkungan. Artinya apabila terjadi tindak pencemaran lingkungan maka urutan proses hukumnya adalah proses hukum administrasi, hukum perdata, mediasi, dan terakhir hukum pidana.
Selama proses administrasi belum, proses pidananya tidak bisa dilakukan. Jadi, proses pidana itu sebagai ultimum remidium (langkah terakhir, red.), tukasnya. Proses administrasi tersebut, menurut Daud adalah berupa sanksi teguran apabila memang terbukti terjadi pelanggaran administrasi. Menyambung penjelasan Daud, Palmer Situmorang, salah satu penasihat hukum terdakwa, mengatakan selama ini NMR belum pernah mendapat teguran dari pemerintah.
Sementara itu, ahli hukum pidana Andi Hamzah mengatakan asas subsidiaritas bukanlah harga mati. Asas ini dengan alasan-alasan tertentu dapat ‘disimpangi' yang artinya bisa saja proses pidana ditempatkan lebih awal dari proses administrasi. Alasan-alasan tersebut diantaranya pencemaran tersebut bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh yang bersangkutan, proses administrasi dinilai tidak efektif atau telah terjadi kolusi, pencemaran tersebut memiliki dampak yang signifikan, dan pencemaran tersebut meresahkan masyarakat. Jadi harus dilihat dulu hubungan kausalitas antara pencemaran yang terjadi dengan efek yang disebabkannya, kata salah satu tim perumus rancangan KUHP ini.
Sidang di tempat dan saksi tambahan
Perdebatan 'panas' sempat terjadi ketika persidangan akan ditutup. JPU Purwanta menyampaikan permohonan kepada majelis agar JPU diperbolehkan untuk menghadirkan saksi tambahan. Purwanta beralasan JPU masih membutuhkan keterangan tambahan untuk memperkuat dakwaan mereka.
