Menanggapi permohonan ini, tim penasihat hukum menyatakan keberatan karena saksi tambahan yang akan dihadirkan tidak tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Palmer mengatakan permohonan JPU untuk menghadirkan saksi tambahan menunjukkan inkonsistensi JPU yang mengakibatkan ketidakpastian hukum acara pidana.
Sementara, anggota tim penasihat hukum lainnya Luhut Pangaribuan berpendapat kalau JPU ingin menghadirkan saksi tambahan diluar BAP maka mereka harus pula mencabut penetapan P-21 yang menyatakan berkas sudah lengkap. JPU harus cabut P-21 terlebih dahulu biar prosedur hukumnya benar, imbuhnya.
Menengahi perdebatan tersebut, majelis yang dipimpin oleh Ridwan Damanik akhirnya menyatakan menerima permohonan JPU dengan syarat saksi yang dihadirkan tidak lebih dari dua orang. Majelis juga memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi tambahan apabila dianggap perlu.
Pada akhir persidangan, Ridwan juga membacakan penetapan majelis No. 284/Pen.Pid/2006/PN. MDO tentang sidang di lokasi kegiatan pertambangan NMR di Teluk Buyat dan sekitarnya yang akan digelar pada 28 Juli 2006. Nanti, dalam sidang di lokasi tersebut akan dilakukan uji sampling oleh dua laboratorium terakreditasi yakni PT ALS Indonesia dan Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup (SARPEDAL) Kementerian LH terhadap air tawar dan air laut di lokasi pertambangan. Uji sampling ini kembali akan dilakukan sehubungan dengan adanya perbedaan hasil pemeriksaan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Labforensik Mabes POLRI dan beberapa lembaga independen.
