Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyepakati untuk memasukkan perlindungan hukum bagi saksi pelapor sekaligus pelaku tindak pidana atau istilahnya participant whistle blower dalam revisi UU No 13 Tahun 2006.
“Kami bersama Satgas PMH sepakat akan memberikan perlindungan bagi participant whistle blower atau justice collaborator karena proteksi terhadap justice collaborator belum seperti yang diharapkan karena UU PSK hanya memberikan keringanan hukuman,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai usai rapat koordinasi dengan Satgas PMH di Jakarta, Rabu (16/2).
Menurut Semendawai, perlindungan ini nantinya diintegrasikan ke dalam kebijakan remisi dan bebas bersyarat. “Nantinya, saksi yang berperan sebagai pelapor sekaligus sebagai pelaku selain hukuman dikurangi akan mendapat remisi atau pembebasan bersyarat sebagai bentuk reward,” kata pria yang akrab disapa Dawai itu. Ia mengaku pihaknya bersama Satgas akan segera mendiskusikan soal ini kepada Menteri Hukum dan HAM.
Meski demikian, tentunya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi bagi participant whistle blower mendapatkan untuk mendapatkan reward itu. Di antaranya, si peniup pluit bukanlah pelaku utama, memberikan dampak bagi kepentingan negara, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. “Hal ini nantinya yang akan menjadi syarat-syarat untuk meringankan hukuman, bahkan jika diperlukan dapat dibebaskan dari tuntutan,” katanya. “Tentunya, ini masih membutuhkan pembahasan yang mendalam dari berbagai pihak.”
Dawai mengaku bahwa Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan, Kepolisian sepakat untuk memasukkan konsep perlindungan participant whistle blower ini ke dalam kebijakan internal masing-masing lembaga sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (3) UU PSK.
Selanjutnya, LPSK bersama Satgas PMH akan menfasilitasi pengembangan kesepahaman bersama antar lembaga penegak hukum untuk melaksanakan perlindungan participant whistle blower.
Konsep perlindungan ini juga juga menjadi salah satu poin yang masuk dalam revisi UU PSK dengan diperluasnya definisi perlindungan saksi dan korban. “Nantinya aturan perlindungan saksi/pelapor dan korban akan disempurnakan termasuk adanya perlindungan terhadap saksi/pelapor pelaku dan orang yang karena tugas dan jabatannya memiliki resiko yang tinggi dalam pengungkapan kejahatan terorganisir,” jelasnya.
Mendorong revisi
Karena itu, Dawai meminta semua pihak untuk mendorong revisi UU PSK itu yang salah satunya penyempurnaan konsep perlindungan saksi dan korban termasuk pelapor yang menjadi pelaku kejahatan atau orang yang karena jabatannya mengungkap kejahatan. “Ini yang segera akan kita sempurnakan dan rumuskan dalam revisi UU PSK ini.”
Materi lain dalam revisi UU PSK, kata Dawai, soal penguatan peran dan kewenangan LPSK yang dinilai masih terbatas. “Dalam UU PSK, kewenangan LPSK belum dibuat secara detil, kewenangan itu masih banyak kelemahan.”
Misalnya, ketentuan pidana dalam UU PSK terkait pelanggaran yang menimpa saksi dan korban, LPSK perlu diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terkait pelanggaran terhadap hak-hak saksi dan korban. “Perlu juga penyempurnaan untuk penguatan kapasitas kelembagaan, seperti SDM, struktur organisasi, sarana prasarana memadai dan layak untuk melaksanakan tugasnya dan mekanisme kerja sama antar lembaga,” jelasnya.
Satgas PMH mendukung sepenuhnya penguatan kewenangan LPSK lewat revisi UU PSK. “Kita mendukung direvisinya UU PSK terutama masuknya konsep perlindungan bagi participant whistle blower, yang konsekwensinya bisa dapat remisi, bebas bersyarat, atau bahkan dibebaskan sama sekali," kata Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto.
Anggota Satgas PMH Mas Achmad Santosa menambahkan kebutuhan adanya revisi UU PSK itu berbanding lurus dengan pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam rangka penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan HAM.
“Aspirasi publik untuk memperkuat keberadaan LPSK terlihat dari praktik selama ini melalui pemberian perlindungan saksi dan korban yang beberapa di antaranya terekspos ke media massa,” ujar Santosa. “Pertemuan Satgas PMH dan LPSK hari ini bertujuan untuk mengonsolidasikan konsep dan rumusan revisi UU PSK itu.”
