Upaya jaksa untuk membuktikan adanya permainan uang dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) semakin kuat. Dalam persidangan atas nama terdakwa Hengky Samuel Daud di Pengadilan Tipikor, Kamis (29/10), jaksa sengaja menghadirkan beberapa orang saksi dari Medan, Sumatera Utara. Daerah ini termasuk yang didatangi Hengky untuk menawarkan mobil damkar. Walikota dan Wakil Walikota Medan sudah dinyatakan bersalah dalam kasus ini.
Saksi Tengku Hanafiah (pimpro pengadaan damkar), Azwar (Sekda), Datuk Djohansyah (Kabid Promosi Koperasi), Zulfadli (Kabag Perlengkapan Pemkot Medan), dan Wakil Walikota H. Ramli mengaku mengenal terdakwa Hengky Samuel Daud. “Saya berjumpa dengan terdakwa ketika pertemuan antara terdakwa dan walikota. Dan pada waktu itu, Pak Walikota (Abdillah –red) menyetujui untuk mengambil mobil yang ditawarkan oleh terdakwa,” ujar Ramli
Keterangan sebagian besar saksi menguatkan adanya permainan uang untuk memuluskan proyek damkar di Kota Medan. Saksi Datik Djohansyah mengakui terus terang. “Saya menerima sejumlah 1,2 miliar rupiah di bank dari Saudara Daud,” ujarnya.
Namun, uang tersebut bukan untuk Datuk seorang diri. “Pak Daud berpesan agar uang itu diserahkan kepada wakil walikota,”. Atas pesan Hengky Samuel Daud, Datuk menyerahkan langsung uang tersebut kepada ajudan sang walikota. Ajudan menyerahkan uang kepada Wakil Walikota H. Ramli di rumah dinas.
Masih menurut kesaksian Datuk, Ramli memerintahkan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada pejabat lain yang terlibat proyek Damkar. Datuk kebagian Rp200 juta, dan uang tersebut sudah disita penyidik KPK. Saksi Zulhadi juga membenarkan adanya bagi-bagi uang pemberian terdakwa. Zulhadi kecipratan 60 juta rupiah. Begitu mendapat uang, Zulhadi melapor ke Tengku Hanafiah selaku pimpro. Zul mengembalikan uang tersebut, tetapi Tengku enggan menerima. Uang ini juga turut disita KPK.
Saksi yang dihadirkan jaksa juga menegaskan bahwa ada masalah dalam proyek damkar. Saksi Tengku yang didaulat sebagai pimro malah sempat mempertanyakan keputusan menggunakan sistem penunjukan langsung, bukan melalui lelang sebagaimana diatur Keppres No. 80 Tahun 2003. Tengku memberikan masukan kepada Walikota. Tetapi masukan itu diabaikan. Walikota tetap memerintahkan penunjukan langsung. “Maka jalanlah proyek ini,” ujarnya.
