Salah satu peraturan pelaksanaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) adalah draf Peraturan Pemerintah mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPP Penggunaan TKA) yang saat ini rancangannya sudah “tayang” dalam “Portal Resmi UU Cipta Kerja”. Sayangnya dalam portal dimaksud sepertinya sudah tidak ada “kolom” yang dapat diisi untuk memberikan pendapat dan saran. Oleh karena itu melalui artikel ini Penulis berharap dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait, khususnya tim dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, artikel ini juga diharapkan menjadi bahan diskusi bagi rekan-rekan notaris, konsultan hukum, HR atau lawyer dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkepentingan dengan tenaga kerja asing (TKA).

Dalam RPP Penggunaan TKA, (antara lain) mengatur berbagai jenis dan karakteristik TKA, baik TKA dalam hubungan kerja (DHK) maupun TKA di luar hubungan kerja (LHK). Dalam kaitan ini, pertanyaannya: apakah TKA di luar hubungan kerja juga menjadi coverage dan perlu diatur dalam RPP Penggunaan TKA ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu perlu kajian dan analisis terkait legal aspect-nya.
Analisis
Dalam UU Ciptaker khususnya Pasal 81 butir 4 mengenai perubahan Pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), dinyatakan adanya pengecualian bagi Pemberi Kerja TKA (yang sehari-hari disebut “sponsor”) dari kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dalam hal -sponsor- akan menggunakan TKA pada jabatan (anggota) Direksi atau (anggota Dewan) Komisaris bilamana memenuhi syarat kepemilikan saham tertentu, atau sebagai pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Maksudnya, apabila seorang TKA yang (akan) ditempatkan pada perusahaan sponsor untuk jabatan anggota Direksi (Board of Director – BoD) atau anggota Dewan Komisaris (Board of Commissioner – BoC), maka perusahaan sponsor tidak perlu memiliki RPTKA sepanjang TKA yang bersangkutan adalah sebagai pemilik (direct placement - owner) dari perusahaan -sponsor- dimaksud, atau TKA tersebut merupakan pemegang saham (privat placement) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU Perseroan Terbatas – PT.
Dengan demikian, dalam UU Ciptaker ini, ada dua klasifikasi TKA (dalam jajaran organ PT) yang dapat menduduki jabatan BoD atau BoC dan membebaskan sponsor untuk memiliki RPTKA, yakni: TKA sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan nilai kepemilikan saham tertentu (specified shareholder), dan TKA sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang merupakan pemegang saham pada umumnya (general-stockholders).
Permasalahannya, bagaimana dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang sama sekali bukan pemegang saham, tetapi pure profesional yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham – RUPS untuk menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan sponsor dimaksud.
Selain itu, bagiamana dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang juga bukan pemegang saham, akan tetapi merupakan kuasa pemegang saham dari suatu holding company, sister-bother company atau subsidiary suatu perusahaan group yang terafiliasi (dalam multy national corporation – MNC atau trans national company – TNC). Demikian juga, bagaimana dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang berasal dari “karyawan” dalam hubungan kerja di perusahaan afiliasinya di luar negeri (dari sister company/subsidiary atau holding-nya) yang pada intinya bukan sebagai pemilik modal (indirect ownership) tetapi status hukumnya di perusahaan sponsor bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemegang saham perusahaan (shareholders by corporation).
Apakah hal tersebut tidak dimungkinkan? Artinya, undang-undang ini hanya -memungkinkan- membebaskan sponsor dari kepemilikan RPTKA untuk anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi pemegang saham langsung (personal direct placement). Hal-hal tersebut ternyata tidak dijelaskan oleh RPP Penggunaan TKA.
Jika demikian, bagaimana nantinya (di lapangan) membedakan berbagai macam karakteristik anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tersebut, seandainya masing-masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum, baik dari instansi ketenagakerjaan, dari hukum dan HAM atau imigrasi, dan/atau instansi terkait lainnya? Apakah mereka masing-masing harus membuktikan sesuai dokumen yang dimiliki? Dalam arti, TKA pemegang saham (direct owner) memperlihatkan akta pendirian perusahaan (dan perubahan-perubahannya) yang mencantumkan nama dan nilai sahamnya, dan yang lainnya: TKA professional memperlihatkan RPTKA sponsor yang mencantumkan namanya dalam RPTKA sponsor dimaksud.
Terkait dengan ketentuan pengecualian kepemilikan RPTKA bagi Direksi atau Komisaris tersebut, perlu kiranya mencermati ketentuan lainnya dalam UU Ciptaker, yakni Pasal 81 butir 4 mengenai perubahan Pasal 42 ayat (4) yang menyatakan, bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja, untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Berdasarkan ketentuan tersebut, timbul pertanyaan: apakah hubungan hukum antara TKA yang anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan perusahaan sponsor adalah merupakan hubungan kerja dan didasarkan pada perjanjian kerja? Tentu saja, bukan.
Menurut Pasal 1 angka 15 juncto Pasal 50 UU 13/2003, bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha (Pemberi Kerja TKA – sponsor) dengan pekerja (TKA) berdasarkan perjanjian kerja. Selanjutnya ditegaskan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha (sponsor) dan pekerja (TKA). Dalam kaitan ketentuan tersebut: adakah perjanjian kerja antara anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan RUPS?
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang syarat-syarat hubungan hukumnya diatur dalam Anggaran Dasar (article of incorporation). Itu artinya, hubungan hukum antara anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan RUPS adalah hubungan korporasi (corporate law) dan bukan merupakan hubungan kerja (zonder arbeids-verhouding) dan tidak didasarkan pada perjanjian kerja (zonder arbeids-overeenkomst).
Kalau bukan hubungan kerja, pertanyaannya: kenapa hal ini diatur dalam ruang lingkup ketenagakerjaan? Apakah karena (hanya sekadar) nomenclatuur-nya “tenaga kerja asing”, sehingga harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Bukankah kompetensi absolut anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ada di pengadilan perdata pada Pengadilan Negeri, dan tidak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.
Apabila konsisten dengan ketentuan Pasal 81 butir 4 mengenai Pasal 42 ayat (4) tersebut di atas, maka bagi TKA yang menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, ketentuan dan syarat-syarat penggunaannya tentunya tidak perlu diatur dalam wilayah ketenagakerjaan (terlebih dengan peraturan menteri ketenagakerjaan), tetapi cukup diatur dalam RPP ini dalam hubungannya dengan instansi/institusi penanaman modal, instansi perdagangan dan perindustrian, dan instansi kementerian hukum dan HAM -termasuk instansi keimigrasiannya-, serta instansi/institusi lainnya yang terkait dengan TKA untuk jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dimaksud.
Jika hanya karena -sekadar- namanya “tenaga kerja asing” sehingga anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris diatur dengan syarat-syarat TKA pada umumnya (yaitu TKA dalam hubungan kerja), lantas bagaimana juga dengan TKA (yang diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisari) yang tercantum namanya dalam “akta“ akan tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia. Apakah tetap harus memiliki -syarat- Vitas Kerja dan/atau ITAS, izin domisili, pelaporan TKA dan lain sebagainya.
Hukum yang dibuat seharusnya tidak boleh abu-abu (gray area), tidak boleh ada celah yang dapat “dimanfaatkan” oleh oknum tertentu untuk saling menyalahkan. Akan tetapi hukum harus jelas dan tegas (sesuai asas kepastian hukum pada Civil Law System), sehingga apabila terjadi permasalahan dan dihadapkan di muka hakim (Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri), maka hakim akan dengan mudah memahami maksud undang-undang dan tegas mengambil keputusan dengan aturan yang pasti.
Persoalan berikutnya adalah, ketentuan dalam RPP Penggunaan TKA, Pasal 31 ayat (3) mengenai pengecualian menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA (TKP-TKA) dan pengecualian pelaksanaan diklat bagi TKP-TKA dimaksud serta pengecualian kewajiban menfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Artinya, TKA yang dimaksud pasal tersebut, selain (anggota) Direksi dan (anggota Dewan) Komisaris, adalah Kepala Kantor Perwakilan; Pembina dan Pengurus serta Pengawas Yayasan; dan TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Apakah semua itu juga TKA dalam hubungan kerja?
Dalam Pasal 3 huruf b RPP Penggunaan TKA, disebutkan entity- dari Representative Office – RO sebagai Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor Perwakilan Perusahan Asing, dan Kantor Perwakilan Berita Asing. Bentuk Kantor Perwakilan Dagang Asing. -seperti-: NBSO – Belanda; atau USTR – Amerika Serikat; ataukah EKONID (Deutsch Indonesische Industrie und Handelskammer) – Jerman. Demikian juga, berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing juncto Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, bahwa Kantor Perwakilan (sebagai entity) dikepalai oleh seorang Kepala Kantor (Chief of RO) yang lazimnya adalah TKA yang ditunjuk melalui Letter of Appointment (LO).
Artinya, hubungan hukum seorang TKA yang menjabat sebagai Chief of RO bukanlah berdasarkan perjanjian kerja, melainkan berdasarkan surat penunjukan (LO) yang -lazimnya- sudah disertai dengan syarat-syarat, hak-hak dan kewajiban para pihak.
Demikian halnya dengan Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang merupakan representasi dari perusahaan yang menunjuknya, diatur tersendiri sesuai bidangnya, seperti dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor 5/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 1 angka 3 untuk bidang konstruksi; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 untuk bidang perdagangan, semuanya penunjukan dengan LO.
Yang lebih jelas, berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Pasal 22 ayat (7) huruf a. dan b. pada Lampiran Persyaratan Perizinan Dan Non Perizinan angka 14, bahwa semua hubungan hukumnya antara entity (Kantor Perwakilan) dengan TKA yang ditunjuk (Chief of RO) didasarkan pada Letter of Appointment, bukanlah atas dasar perjanjian kerja, dalam arti tidak ada hubungan kerja, dan dengan demikian tidak berlaku syarat-syarat kerja dalam UU Ketenagakerjaan.
Begitupun halnya dengan Yayasan yang organ-organnya bisa disetarakan dengan PT, terdiri dari Pengurus (executives, board of director), Pengawas (supervisors, board of commissioners) atau Pembina (Patrons). Semua hubungan hukum oragan dan antara satu organ dengan lainnya tidak didasarkan atas perjanjian kerja, dan oleh karenanya bukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud UU Ciptaker Pasal 81 butir 4 mengenai Pasal 42 ayat (4) tersebut di atas.
Selanjutnya, bagi TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara, seperti installer (yang lazimnya turkey project), after sales service (melalui maintenance service agreement) atau ICT (intra corporate tranfer) yang merupakan program pengembangan karier, pada umumnya juga tidak didasarkan atas perjanjian kerja dan tidak ada hubungan kerja dengan perusahan / unit perusahaan dimana mereka melakukan pekerjaan.
Konklusi dan Rekomendasi
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua TKA yang ditempatkan dan bekerja di suatu perusahaan -termasuk pada jajaran BoD, BoC- atau Chief of RO, adalah merupakan tenaga kerja dalam hubungan kerja dan didasarkan pada perjanjian kerja. Oleh karena itu sebaiknya dan perlu dilakukan restrukturisasi kembali ketentuan mengenai TKA dalam RPP Penggunaan TKA, agar nyaman dan aman bagi investor namun bersahabat dengan tenaga kerja Indonesia (melalui lembaga transfer of knowledge). Semoga.
*)Umar Kasim, S.H. dosen STHM Jakarta.
Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
















