Putusan Majelis Hakim Konsitusi telah menegaskan bahwa penyadapan harus diatur dalam undang-undang, bukan aturan yang berada di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen). Isinya sebenarnya hanya menegaskan Pasal 28J UUD 1945 bahwa pembatasan hak asasi manusia (HAM) –dengan melakukan penyadapan- harus diatur oleh undang-undang.
Putusan ini memang telah dibacakan pada akhir Februari 2011 lalu. Namun, sejumlah aktivis masih berdebat mengenai arah politik hukum pasca putusan MK ini. Ada yang gembira, ada juga yang khawatir. Salah satu perdebatannya adalah apakah pengaturan penyadapan perlu dengan undang-undang tersendiri atau bisa diatur dalam berbagai undang-undang.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis Hidayat menilai tak perlu ada undang-undang khusus yang mengatur penyadapan. “Saya rasa cukup diatur melalui KUHAP. Dalam Rancangan KUHAP yang sedang dibahas oleh pemerintah, saat ini juga sudah ada pasal yang mengatur penyadapan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (29/4).
Nurkholis menjelaskan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini memang belum mengatur penyadapan. Ia mencatat setidaknya ada empat upaya paksa di KUHAP, yakni penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan. “Karena KUHAP dibuat pada 1981, maka waktu itu penyadapan belum diatur. Padahal, penyadapan ini termasuk ke dalam upaya paksa,” jelasnya.
Dalam RUU KUHAP, Nurkholis menjelaskan ada beberapa pasal yang mengatur penyadapan. Salah satunya Pasal 83 RUU KUHAP yang menyebutkan penyadapan dilarang kecuali dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Penggunaannya pun tak sembarangan, hanya untuk tindak pidana yang masuk kategori serius.
Nurkholis menjelaskan, masih berdasarkan RUU KUHAP ini, penyadapan bisa dilakukan setelah mendapat izin dari hakim komisaris. Lalu, bagaimana bila ada pejabat pengadilan yang menjadi target penyadapan, apakah hakim komisaris mau memberikan izin? Di sinilah letak kelemahan RUU KUHAP itu.
“Itu yang belum diatur dalam RUU KUHAP. Karena pengaturan penyadapan dalam RUU KUHAP ini memang masih sangat minim,” ujar Pria yang aktif di Koalisi LSM untuk RUU KUHAP ini.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho sejak awal mengkhawatirkan bila penyadapan diatur maka justru akan melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi. “Hampir semua tindak pidana suap di KPK berhasil dibongkar karena penyadapan,” ungkapnya.
Karenanya, Emerson mengaku sulit membayangkan bila izin penyadapan yang dilakukan KPK harus menunggu izin dari hakim atau Ketua Pengadilan. “Kalau Harifin Tumpa (Ketua MA,-red) yang ingin disadap bagaimana? Saya rasa Ketua Pengadilan nanti tak akan mau memberikan izin,” tuturnya.
Emerson menilai idealnya memang penyadapan harus diatur ke dalam undang-undang. Apakah lewat undang-undang tersendiri atau KUHAP. Namun, menurutnya, lebih baik rencana pengaturan ini tidak dilakukan sekarang mengingat politik hukum DPR dan Pemerintah yang belum mendukung pemberantasan korupsi. “Kalau diatur sekarang, saya khawatir justru akan terjadi pelemahan terhadap KPK. Jadi, seperti buah simalakama,” tuturnya.
Direktur Program Imparsial Al A’raf memahami sulitnya berbicara seputar penyadapan. “Ini memang seperti RUU Intelijen. Kami setuju intelijen diatur lewat undang-undang, tapi dijawab DPR dan Pemerintah dengan RUU Intelijen yang bermasalah,” ujarnya.
Meski begitu, Al A’raf mengusulkan agar pengaturan penyadapan dapat meniru langkah Perancis. Di Negara ini, lanjutnya, tindakan penyadapan harus mendapat izin Ketua Pengadilan. Namun, aturan izin ini tidak berhenti sampai di situ. Bila ada pejabat pengadilan yang menjadi target penyadapan dan Ketua Pengadilan dianggap lain, maka ada jenjang pemberian izin yang lain.
“Kalau Ketua Pengadilan jadi target, mekanismenya meminta izin penyadapan ke Menteri Hukum dan HAM. Jadi, memang harus dibuat berjenjang. Dan dalam prakteknya selalu ada pengecualian, jadi tidak bersifat kaku,” pungkasnya.
