Fransiska membeberkan terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan UU PDP di dalam sektor perbankan. Salah satunya adalah ketidaksinkronan hak dan konsep dalam perbankan.
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipastikan sesuai dengan konsep atau persetujuan, baik persetujuan dalam menggunakan dari perbankan. Kadang bank meminta data sebanyak mungkin tanpa secara nyata melihat data ini diperlukan atau tidak. Misalnya nasabah membuka rekening baru, tetapi malah diminta pernah melakukan pinjaman berapa dan jaminannya apa, ini kan tidak diperlukan, sehingga bank harus meminta data yang sesuai dengan tujuannya saja,” jelasnya.
Kemudian mengenai hak, Fransiska menyebutkan butuh privacy assessment karena bank memperoleh data nasabah dari banyak pintu yang berbeda.
“Bank banyak memperoleh data, baik itu dari kartu kredit, asuransi bank, pembukaan rekening, hingga transaksi menukar uang. Itu semua data nasabah yang datang dari segala pintu yang berbeda. Nah untuk itu, inilah gunanya UU PDP karena kita wajib melakukan assessment dan melihat data itu datang dari pintu mana saja, disimpan di mana, dan memproses data itu di mana,” tuturnya.
Fransiska mengakui dari banyak nasabah bank saat ini dan banyaknya produk bank, membuat sumber data tidak terstruktur dengan baik. Untuk itu sektor perbankan perlu melakukan inventarisasi data karena setiap proses mengandung data nasabah.
“Suatu organisasi perlu menjawab tantangan ini dengan program pelindungan data pribadi yang komprehensif dan tidak hanya sebagai pemenuhan peraturan, namun juga untuk efisiensi dalam skala yang luas dengan pemanfaatan ekonomi,” tutupnya.